BERANDANEWS – Makassar, Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jeneponto menekan angka kemiskinan ekstrem hingga masuk empat daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Sulawesi Selatan mendapat perhatian kalangan akademisi.
Akademisi Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar, Baharuddin Hafid, menilai capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan administratif atau statistik semata, melainkan bukti efektivitas kepemimpinan daerah dalam menjalankan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Baharuddin, keberhasilan pembangunan tidak lahir secara instan, melainkan merupakan hasil dari kepemimpinan yang memiliki visi jelas, kemampuan mengonsolidasikan birokrasi, serta membangun kolaborasi lintas sektor.
“Penurunan kemiskinan ekstrem di Jeneponto menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang terarah dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai kepemimpinan Bupati Jeneponto Paris Yasir bersama Wakil Bupati Islam Iskandar berhasil mendorong koordinasi antarlembaga dan mengoptimalkan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Berbasis Kapabilitas
Dalam kajian akademiknya, Baharuddin mengaitkan keberhasilan tersebut dengan teori Capability Approach yang dikembangkan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen.
Menurut teori tersebut, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.
“Keberhasilan Jeneponto bukan hanya soal menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperbesar peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang berorientasi pada manusia menjadi indikator penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Peran Media Jadi Faktor Penting
Selain aspek ekonomi, Baharuddin juga menyoroti pentingnya peranan media dan modal sosial dalam keberhasilan pembangunan daerah.
Mengacu pada pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu, ia menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada modal ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh modal sosial, budaya, dan simbolik yang tumbuh di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah berhasil membangun kepercayaan publik dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi sosial.
“Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mempercepat keberhasilan berbagai program pembangunan,” katanya.
Masyarakat Jadi Subjek Pembangunan
Baharuddin juga mengaitkan capaian Jeneponto dengan konsep pembangunan yang dikemukakan sosiolog Indonesia, Selo Soemardjan.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan dipahami sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa meninggalkan nilai gotong royong.
Karena itu, keberhasilan Jeneponto dinilai tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat program.
“Partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta sinergi berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting keberhasilan pembangunan di Jeneponto,” ungkapnya.
Tantangan Masih Menanti
Meski mencatat kemajuan signifikan, Baharuddin mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah masih cukup besar.
Ia menilai pemerintah daerah perlu terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, hilirisasi ekonomi lokal, transformasi digital UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali terjerat akibat tekanan ekonomi maupun dampak perubahan iklim.
“Menurunkan kemiskinan ekstrem adalah tahap awal. Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat agar capaian ini tetap bertahan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Sebagai akademisi, Baharuddin menilai keberhasilan Kabupaten Jeneponto layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pembangunan berbasis manusia.
“Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan hanya banyaknya proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memperluas kapabilitas masyarakat, memperkuat modal sosial, dan menghadirkan keadilan sosial,” pungkasnya.(*)
