BERANDANEWS — Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membongkar keberadaan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 414 Virtual Account (VA) milik dapur yang terbukti belum beroperasi resmi ditarik, menyelamatkan anggaran negara senilai Rp311 miliar.
Sikap tegas tersebut diungkapkan Kepala BGN, Sudaryono, usai menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.
Penyisiran internal BGN menguak indikasi manipulasi administratif. Ratusan dapur SPPG tersebut telah mengantongi rekening VA resmi dan memiliki daftar penerima manfaat, namun kenyataannya tidak pernah melangsungkan operasional penyediaan makanan.
“Dapur-dapur ini sudah punya VA dan data penerima, tetapi sebetulnya belum beroperasi. Anggarannya sudah terhitung meski belum pernah disalurkan. Ada 414 dapur yang VA-nya kami tarik dan dana Rp311 miliar langsung dikembalikan ke kas negara,” tegas Sudaryono.
Tak hanya menyasar infrastruktur dapur, BGN melancarkan pembersihan data penerima manfaat secara masif berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hasilnya, ditemukan sekitar 6 juta data ganda dan invalid—salah satunya kasus ribuan santri yang terdata ganda di pondok pesantren sekaligus di sekolah formal.
Pembersihan data sistemik ini memangkas pagu anggaran program MBG 2026 secara signifikan, dari semula Rp268 triliun menyusut menjadi Rp229 triliun (efisiensi mencapai Rp39 triliun).
Sudaryono menegaskan audit lapangan masih akan berlanjut.
Jika dalam proses audit ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum atau manipulasi anggaran secara sengaja, BGN tidak ragu menyeret oknum terlibat ke jalur pidana.
“Jika ada unsur pidana, kami terjunkan Inspektorat dan langsung menyerahkan temuan ini ke Kejaksaan untuk diproses hukum,” pungkasnya.(*)
