BERANDANEWS – Makassar, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar menyatakan sikap tegas atas terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang kini menembus angka Rp18.160-an.
PMII menilai krisis moneter ini mulai memicu imported inflation yang mencekik masyarakat kecil di Kota Makassar, ditandai dengan melonjaknya harga beras kualitas medium di kisaran Rp16.000 per Kg atau telah melampaui HET pemerintah.
Ketua 2 PC PMII Kota Makassar, Ahmad Rifai, menegaskan ketidakstabilan kurs ini berimbas langsung pada naiknya biaya logistik dan harga bahan baku komoditas pokok seperti gula, minyak goreng, dan terigu di pasar tradisional Makassar seperti Pasar Pabaeng-baeng dan Pasar Terong.
“Kenaikan BI-Rate hingga 5,25% terbukti lambat meredam pelarian modal asing [BI]. Imbasnya, masyarakat Makassar yang harus menanggung beban kenaikan harga pangan harian. Kami tidak ingin pemerintah daerah menutup mata dan menganggap ini sekadar siklus ekonomi biasa,” ujar Ahmad Rifai dalam keterangan persnya di Makassar, Senin (8/6/2026).
Merespons ancaman inflasi daerah tersebut, PC PMII Kota Makassar mengeluarkan 3 (tiga) tuntutan strategis:
1. Desak TPID Makassar Lakukan Intervensi Pasar: Meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan untuk segera melakukan sidak pasar demi memutus rantai spekulasi harga dan menggelar operasi pasar murah secara masif di wilayah pemukiman padat instan.
2. Berikan Stimulus Distribusi Logistik UMKM: Mendorong Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran darurat untuk membantu biaya distribusi logistik pelaku UMKM lokal yang terancam gulung tikar akibat lonjakan harga bahan baku impor.
3. Optimalkan Kebijakan Moneter Regional: Mendesak Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih agresif mengintervensi pasar keuangan daerah serta mengoptimalkan digitalisasi sistem pembayaran domestik guna menekan ketergantungan terhadap mata uang asing.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Rifai menegaskan PC PMII Kota Makassar siap mengonsolidasikan seluruh basis komisariat dan rayon untuk mengawal isu ini. Jika dalam waktu dekat TPID dan KPw BI Sulsel tidak menunjukkan langkah mitigasi nyata, PMII Makassar akan turun ke jalan menyuarakan hak-hak ekonomi rakyat.
“Rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Menjaga stabilitas harga di piring makan rakyat Makassar adalah kewajiban mutlak pemerintah hari ini,” kunci Ahmad Rifai.(*)
