BERANDANEWS – Jakarta, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi pusat perhatian politik nasional. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menerima rombongan anggota legislator pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan krusial yang digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Seluruh perwakilan dari 8 fraksi partai politik yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Gerindra tampak hadir kompak menyerahkan draf dokumen usulan secara terbuka.
“Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?” tanya Saan Mustopa di awal persidangan, yang langsung dijawab serempak oleh peserta rapat, “Setuju!”
Pimpinan DPR Tegaskan Landasan Konstitusional UU MD3
Dalam arahannya, Saan Mustopa memaparkan bahwa langkah pengajuan HMP ini dijamin secara mutlak oleh konstitusi, merujuk pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Saan merinci, hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk merespons kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, menindaklanjuti hak interpelasi/angket, atau menilai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala/wakil kepala negara.
Kendati demikian, Saan mengingatkan bahwa mekanisme tersebut harus memenuhi syarat formalitas hukum yang ketat sesuai Pasal 210 UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI. Usulan wajib diinisiasi oleh minimal 25 orang anggota dewan dan dilampirkan dokumen pembuktian yang sah.
“Usulan tidak bisa hanya berupa pernyataan politik, tetapi harus disertai dokumen yang memuat materi, alasan, hingga bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.
PDIP Jadi Pembuka Urutan Penyampaian Usulan
Setelah merampungkan penjelasan dasar hukum dan menyatakan persidangan bersifat terbuka untuk umum, pimpinan rapat langsung mempersilakan para juru bicara fraksi pengusul untuk memaparkan draf usulan mereka satu persatu berdasarkan urutan fraksi di DPR.
Sesuai tata tertib, pimpinan dewan memberikan kesempatan perdana kepada Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemrakarsa utama untuk menyampaikan pandangan resmi pengusul HMP di hadapan pimpinan dewan.
Proses penyerahan dokumen HMP ini menandai babak baru yang kian serius dalam konstelasi hukum tata negara Indonesia, di mana pimpinan DPR RI selanjutnya akan membawa draf dan bukti-bukti tersebut ke dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna mendatang.(*)
