BERANDANEWS – Makassar, Konstelasi politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, memanas. Sebanyak 8 fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menyerahkan draf usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Kedelapan fraksi yang kompak menyerahkan usulan tersebut meliputi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Gerindra.
Langkah konstitusional ini ditempuh menyusul gelombang desakan agar DPR segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) Gibran Rakabuming Raka.
Akademisi UIN Alauddin: Proses HMP Jangan Disandera Isu Mundur Personal
Menanggapi dinamika politik yang berkembang di parlemen, Akademisi UIN Alauddin Makassar, Dr. Ibnu Hajar Yusuf, M.I.Kom, mendesak agar pimpinan DPR RI bersikap bulat membawa draf HMP tersebut ke dalam Rapat Badan Musyarawah (Bamus) hingga berlanjut ke Rapat Paripurna.
Ibnu Hajar menegaskan, proses pengujian konstitusional melalui HMP harus berjalan sesuai koridor hukum tata negara dan tidak boleh digantung atau disandera oleh pernyataan wacana pengunduran diri secara personal.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi sesuai hukum. Kalau tidak, mekanisme HMP wajib berjalan sesuai konstitusi,” tegas Eks Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ini, Rabu (11/11/2026).
Dosen Sosiologi Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini menambahkan, substansi utama dari polemik ini bukan sekadar manuver politik sesaat, melainkan bentuk kepatuhan mutlak terhadap produk hukum yudisial.
“Sejumlah pihak menginginkan Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Intinya, putusan MA dan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR,” terang Ibnu Hajar.
Dinamika Lobi Antar Fraksi dan Ujian Kompromi Elite Politik
Kendati inisiatif penggalangan tanda tangan HMP secara personal telah melampaui ambang batas minimum dan mewakili seluruh unsur partai politik, peta kekuatan resmi di tingkat fraksi sempat diwarnai tarik-menarik kepentingan.
“Publik kini menantikan langkah lanjutan pimpinan DPR RI untuk menjadwalkan pembasahan draf HMP dalam agenda Rapat Bamus demi memberikan kepastian hukum yang transparan bagi masa depan ketatanegaraan Indonesia,” tambah Eks Ketua PB HMI ini.(*)
