BERANDANEWS – Makassar, BBLSDM Komdigi Makassar terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan 2026 yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia digital dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Rapat Peninjauan Ulang dan Penetapan Standar Pelayanan BBLSDM Komdigi Makassar dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Memastikan Kesesuaian Standar dengan Kebutuhan Masyarakat yang dilaksanakan pada Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, narasumber Farhan Rafsanjani menyampaikan bahwa melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital itu menargetkan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), tenaga teknis pemerintah daerah, hingga masyarakat umum dalam menghadapi transformasi digital nasional.
Dalam pemaparannya, Standar Pelayanan 2026 menitikberatkan pada transparansi layanan, kemudahan akses digital, kepastian prosedur, serta peningkatan kualitas pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pemerintahan modern.
Program pelatihan yang diselenggarakan meliputi SPBE, keamanan informasi, jaringan komputer, cloud computing, data analytics, hingga literasi digital. Seluruh proses layanan pelatihan juga diarahkan berbasis digital, mulai dari pendaftaran, seleksi peserta, pelaksanaan pelatihan, hingga penerbitan sertifikat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kompetensi digital.
Kualitas pelayanan juga terus dipantau melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada Triwulan I Tahun 2026, BBLSDM Komdigi Makassar mencatat nilai pelayanan sebesar 93,25 dengan predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut mencakup aspek kompetensi pelaksana, kecepatan layanan, sarana dan prasarana, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Selain itu, penguatan standar pelayanan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala, forum konsultasi publik, serta penyediaan kanal pengaduan guna memastikan layanan tetap responsif terhadap kebutuhan peserta.
Secara terpisah, Kepala Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Komunikasi dan Digital Makassar, Drs. Baso Saleh, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur negara dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
“Pelatihan seperti Micro Skill diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur negara dalam mendukung transformasi digital pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi ke depannya,” ujar Baso Saleh saat membuka kegiatan Training of Trainer (TOT) Micro Skill bagi aparatur negara. (*)
