BERANDANEWS – Jakarta, Narasi penghematan dan efisiensi anggaran negara yang gencar dikampanyekan pemerintah kembali menghantam tembok kontradiksi yang menyayat hati.
Di saat sebagian masyarakat Indonesia di berbagai daerah harus bertarung mempertahankan hidup akibat bencana alam, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) justru tercatat mengalokasikan anggaran senilai Rp305 juta hanya demi pengadaan burung merpati pada Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Temuan mencengangkan ini dibongkar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi tersebut secara tajam mempertanyakan sensitivitas dan rasa keadilan pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Berdasarkan penelusuran ICW, paket pengadaan burung merpati untuk kebutuhan seremoni kemerdekaan tersebut dimenangkan oleh penyedia jasa Indoglobal Multi Karya.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian dari perayaan HUT RI yang sangat berlebihan, apalagi dilakukan di tengah situasi anggaran negara yang sedang mengalami pemangkasan dan efisiensi besar-besaran,” tegas Staf Investigasi ICW, Z. Azhim Syah, Kamis (20/8/2026).
Anomali Keberpihakan: Merpati Terbang, Bencana Terabaikan
Bagi ICW, persoalan ini bukan sekadar mengenai nominal Rp305 juta yang menguap demi kemeriahan sesaat. Persoalan yang jauh lebih krusial adalah bobroknya kompas moral dan skala prioritas dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di saat pemerintah menuntut seluruh kementerian dan lembaga mengetatkan ikat pinggang, publik menyaksikan ironi memilukan. Korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menanti kepastian, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membakar tanah Kalimantan, serta proses pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera yang berjalan lamban akibat keterbatasan dana.
Namun, kejutan menyakitkan justru ditemukan saat ICW menelusuri realisasi pengadaan penanganan bencana tahun anggaran 2026 di tubuh Kemensetneg maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasilnya: Nihil.
“Di saat yang sama, ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan BNPB. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun paket pengadaan. Ini menciptakan kontras yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” cercar Azhim.
Seremoni Mewah di Atas Penderitaan Rakyat
Kontras tajam ini menyingkap tabir bahwa efisiensi anggaran selama ini disinyalir sekadar slogan di atas kertas. Perayaan kemerdekaan yang seharusnya menjadi momentum perenungan dan kepedulian terhadap sesama anak bangsa, justru dinodai oleh praktik pembobolan anggaran demi kemewahan seremoni yang tidak mendesak.
ICW menilai, pemerintah gagal membedakan mana kebutuhan mendasar rakyat yang membutuhkan intervensi negara, dan mana kegiatan hura-hura yang seharusnya dapat dipangkas habis.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, melainkan mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan buta terhadap aspek urgensi. Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan uang rakyat,” tambahnya.
Atas skandal pergeseran prioritas belanja ini, ICW mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik dan merombak total paradigma anggaran.
Setiap rupiah APBN harus dikembalikan pada ruh utamanya: keselamatan, kesejahteraan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan demi mengepakkan sayap merpati di panggung seremoni.(*)
