BERANDANEWS – Makassar, Desakan keras datang dari DPRD Kota Makassar kepada Pemerintah Kota Makassar agar tidak lagi menunda penetapan direksi definitif Perumda Air Minum (PDAM) Makassar.
Di tengah ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino yang diprediksi akan memicu krisis air bersih, lambannya keputusan pemerintah dinilai sebagai bentuk kelalaian yang dapat berdampak langsung pada penderitaan masyarakat.
Tiga fraksi besar di DPRD Makassar, yakni Gerindra, NasDem, dan PKS, secara tegas meminta Wali Kota Makassar segera menetapkan direksi definitif PDAM. Mereka menilai kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab nasib kebutuhan dasar ribuan warga bergantung pada kesiapan PDAM menghadapi ancaman kekeringan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan bahwa PDAM tidak boleh terus dipimpin oleh pejabat sementara dengan kewenangan terbatas. Menurutnya, situasi darurat menuntut kepemimpinan yang kuat, cepat, dan penuh otoritas.
“Makassar sedang berada di ambang ancaman kemarau panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan air bersih, bukan alasan dan penundaan. Direksi definitif harus segera ditetapkan agar keputusan strategis bisa diambil tanpa hambatan,” tegasnya, Senin (1/6/2026).
Kasrudi mengingatkan, keterlambatan ini bisa berakibat fatal. Ketika krisis air benar-benar terjadi, masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya jika pemerintah terus lamban mengambil keputusan.
Senada, Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebut masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun sebagai kondisi yang tidak wajar dan bertentangan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sudah terlalu lama PDAM berjalan tanpa kepemimpinan definitif. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut pelayanan publik yang vital. Pemerintah kota harus berhenti menunda dan segera melantik direksi definitif,” tegas Ari.
Ia menekankan bahwa peringatan BMKG terkait potensi El Nino ekstrem harus dijadikan alarm serius. Jika pemerintah gagal melakukan antisipasi sejak sekarang, maka krisis air di wilayah utara dan perbatasan Kota Makassar hanya tinggal menunggu waktu.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mempertanyakan lambannya sikap Pemkot Makassar dalam menetapkan Direktur Utama PDAM. Ia menilai publik berhak mengetahui alasan di balik keterlambatan yang terus berlarut-larut.
“Pemerintah kota harus terbuka kepada masyarakat. Jangan biarkan spekulasi berkembang. Di tengah ancaman kekeringan yang nyata, yang dibutuhkan adalah kepastian, bukan ketidakjelasan,” ujarnya.
Azwar menegaskan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, harus menjadikan penetapan direksi definitif PDAM sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pelayanan air bersih adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikorbankan oleh tarik-ulur kebijakan.
DPRD Makassar menilai, saat ini publik menunggu keberanian dan ketegasan pemerintah kota.
Penetapan direksi definitif PDAM bukan lagi sekadar kebutuhan birokrasi, melainkan langkah mendesak untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis air yang semakin nyata di depan mata.(*)
