BERANDANEWS – Makassar, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak berencana akan membentuk Tim Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran yang bertugas memberikan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam mendorong sistem akuntabilitas anggaran di wilayahnya.
“Tim ini akan melibatkan semua pejabat administrator dan pengawas. Mereka akan bekerja memantau, mendampingi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan anggaran yang ada di satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel,” ungkapnya dalam arahannya kepada seluruh pegawai, di sela-sela Apel Pagi, di Halaman Kanwil Kemenkumham Sulsel, Senin, (25/09).
Menurut Liberti, pembentukan tim tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dalam merespon kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Dimana kedatangannya pihaknya melakukan pemeriksaan sampel pada 10 satuan kerja lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel. Kemudian pihaknya melihat keberhasilan kinerja dari beberapa tim yang telah dibentuk sebelumnya.
“Beberapa waktu lalu, saya telah membentuk Tim 9, Coach 42 dan Timsus BKO yang telah berhasil meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkumham Sulsel,” ujarnya.
Sehingga, katanya untuk lebih mengakselerasi kinerja satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel dianggap perlu membentuk tim akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang tentunya berfungsi mendukung apa yang telah dijalankan oleh tim-tim sebelumnya.
“Secara pelan tapi pasti Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan perbaikan yang mengarah ke tren positif baik dalam pelaksanaan anggaran ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi,” tegas Liberti.
Ia pun berharap kepada seluruh pejabat dan pimpinan satuan kerja agar dapat melihat perkembangan organisasi dan mampu melakukan pemetaan serta mengambil langkah konkrit dalam perbaikan organisasi demi kinerja yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI).
“Kami juga meminta dukungan dan peran serta seluruh pegawai untuk mengawal perbaikan-perbaikan dalam organisasi,” katanya.
Turut hadir mendampingi Kakanwil Kemenkumham Sulsel yakni Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi.(*)
