BERANDANEWS — Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 ini menggantikan regulasi lama tahun 2018 demi menyesuaikan capaian reformasi birokrasi.
Melalui Perpres anyar tersebut, pejabat bintang empat seperti Kepala Staf Angkatan kini mengantongi tukin hingga Rp48,61 juta per bulan. Sementara itu, posisi bintang tiga meraih Rp44,87 juta. Di level terendah (kelas jabatan 1 dan 2), prajurit TNI membawa pulang tukin sebesar Rp2,5 juta hingga Rp2,9 juta per bulan.
Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kenaikan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan prajurit di lapangan.
“Sejak 2018, Kemhan dan TNI belum pernah mengalami kenaikan tukin, sementara kementerian lain sudah melonjak hingga 80-100 persen. Prajurit kita bertaruh nyawa di daerah rawan, menjaga ketahanan pangan, hingga penanganan bencana,” ujar Rico.
Potret Buram Keadilan: Saat Pendidik Bangsa Digaji Seharga “Uang Bensin”
Namun, di balik kabar gembira bagi lini pertahanan negara, sebuah realitas pahit masih mencengkeram wajah pendidikan Indonesia. Kebijakan ini menyisakan preseden dan kontras yang tajam ketika disandingkan dengan nasib para guru—terutama guru honorer yang menjadi garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika seorang prajurit tingkat terendah mendapatkan tambahan tukin sebesar Rp2,5 juta di luar gaji pokok, jutaan guru honorer di pelosok negeri justru harus bertahan hidup dengan honor Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Ironisnya, angka yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu minggu itu kerap kali dibayarkan menunggak berbulan-bulan.
Jika pertahanan fisik membutuhkan apresiasi tinggi karena taruhan nyawa, lantas bagaimana dengan “pertahanan mental dan intelektual” generasi penerus bangsa?
Prajurit Menjaga Benteng Negara, Guru Menjaga Masa Depan:
Seorang guru honorer di pedalaman kerap harus berjalan puluhan kilometer, menyeberangi sungai deras tanpa jembatan, hanya untuk memastikan anak-anak bangsa bisa membaca dan menulis.
Pengorbanan yang Terlupakan
Banyak dari mereka mengabdi puluhan tahun dengan status tidak pasti, merawat sekolah yang lapuk, sembari menahan lapar dan rasa malu saat menunggak utang di warung demi membeli kapur tulis dan buku.
Penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit tentu krusial bagi kedaulatan. Namun, kedaulatan sebuah bangsa yang sejati juga diukur dari bagaimana negara menghargai mereka yang menanamkan benih kecerdasan.
Ketika tukin pejabat militer menyentuh puluhan juta rupiah, sudah sepatutnya negara memberikan porsi keadilan yang seimbang bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.(red)
