BERANDANEWS — Bantaeng, Amarah dan kejenuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng atas krisis energi akhirnya menembus benteng gedung wakil rakyat.
Pada Senin (14/9/2026), gelombang mahasiswa menggelar demonstrasi sengit di depan Kantor DPRD Bantaeng, Jalan Poros Bantaeng-Makassar, membawa jeritan warga kecil yang tercekik kelangkaan BBM, langkanya LPG 3 kg, hingga pemadaman listrik bergilir.
Aksi yang membelah jalur utama lalu lintas tersebut sempat memanas ketika emosi massa memuncak. Beberapa pengunjuk rasa berupaya memblokade jalan raya dan menyalakan api dari ban bekas sebagai simbol perlawanan, hingga memicu kesiapsiagaan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Bantaeng.
Kasatpol PP Bantaeng, Mursalim Kr. Sila, langsung turun ke tengah kerumunan untuk meredam ketegangan. Ia mengingatkan agar aksi penyampaian aspirasi tidak mengorbankan keamanan warga sekitar maupun pengendara yang melintas.
“Kami tidak pernah menghalangi pergerakan mahasiswa. Silakan demo dan keluarkan aspirasinya, tetapi jangan membakar ban karena sangat membahayakan pengendara. Saat ini musim kekeringan dan angin kencang, kita harus hindari kebakaran akibat percikan api ke rumah warga,” tegas pria yang akrab disapa Karaeng Sila tersebut di hadapan massa.
Bagi para mahasiswa, krisis yang melanda Bantaeng saat ini bukan sekadar urusan teknis belakangan, melainkan ancaman nyata bagi dapur warga yang tak lagi mengepul.
Antrean BBM yang mengular di SPBU hingga sulitnya mendapatkan tabung gas melon telah melumpuhkan mata pencaharian nelayan, petani, hingga pedagang kecil UMKM.
Ditambah lagi dengan pemadaman listrik secara bergilir, aktivitas harian warga hingga belajar-mengajar mahasiswa kian terganggu.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemkab Bantaeng dan pihak terkait untuk tidak main sembunyi tangan. Mereka menuntut pembukaan data distribusi BBM dan LPG 3 kg secara transparan demi menjawab dugaan adanya permainan alokasi, keterlambatan pasokan, hingga potensi penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Para mahasiswa menegaskan bakal terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah menghadirkan solusi konkret yang berkeadilan, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Bantaeng.(*)
