BERANDANEWS – Dompu, Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan dari institusi Kepolisian Republik Indonesia ternyata bukan akhir dari hukuman bagi mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani.
Oknum perwira polisi yang terbukti menghamili seorang tahanan wanita di lingkungan markas Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, kini resmi berhadapan dengan pasal pidana.
Keluarga dari tahanan wanita berinisial DR secara resmi melaporkan Ipda Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Laporan polisi tersebut dilayangkan langsung oleh orang tua DR setelah skandal kelam kehamilan anak mereka di dalam sel tahanan mendadak viral di berbagai platform media sosial dan memicu kecaman keras publik.
Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan masuknya laporan pidana dari pihak keluarga korban tersebut.
“Iya benar, laporan resmi dari pihak keluarga DR sudah kami terima,” ujar Iptu I Nyoman Suardika, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Penanganan Pidana Dilimpahkan Penuh ke Ditreskrimum Polda NTB
Suardika menjelaskan, guna menjaga objektivitas dan transparansi penanganan kasus yang melibatkan mantan kapolsek tersebut, berkas laporan pidana tidak ditangani di tingkat Polres. Penyidikannya resmi dilimpahkan penuh ke Polda NTB.
Pelimpahan kasus pidana ini dilakukan berbarengan dengan berkas pelanggaran kode etik dan profesi yang ditangani oleh Bidang Propam Polda NTB.
“Untuk kasus Ipda Sarbani sepenuhnya ditangani oleh Propam Polda, sementara untuk laporan tindak pidana persetubuhannya ditangani langsung oleh Subdit PPA Ditreskrimum Polda NTB,” terang Suardika.
Miris, Aksi Persetubuhan Dilakukan di Ruang Unit Reskrim
Sebelumnya, Ipda Sarbani resmi dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEK) yang digelar pada Senin (9/11/2026).
Di dalam persidangan etik, Ipda Sarbani terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat norma kesusilaan serta penyalahgunaan wewenang. Ia terbukti menghamili DR, seorang tahanan titipan yang tengah menginap di sel Polsek Dompu saat Sarbani masih aktif menjabat sebagai Kapolsek.
Praktik tidak terpuji tersebut berlangsung dalam rentang waktu antara Juli hingga Agustus 2026. Mirisnya, persetubuhan tersebut tidak hanya dilakukan di area tahanan, melainkan juga bertempat di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Kini, selain kehilangan pangkat dan kariernya di kepolisian, Sarbani harus bersiap menghadapi ancaman hukuman penjara atas perbuatan pidana yang dilakukannya terhadap tahanan bawahannya tersebut.(*)
