BERANDANEWS — Jakarta, Hanya berselang sehari dari kemeriahan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gelombang kritik mahasiswa kembali bergema di pusat Ibu Kota.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Dalam aksi damai tersebut, aliansi mahasiswa membawa delapan poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.
Rangkaian tuntutan ini dirumuskan sebagai respons atas serangkaian kebijakan publik yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.
“Menanggapi permasalahan kehidupan bernegara yang nyata terjadi di segala haluan negeri, maka disusunlah delapan pokok tuntutan yang menjadi dasar aksi #MerebutKemerdekaan,” tulis BEM UI dalam dokumen Executive Summary resminya, Selasa (18/8/2026).
Kedalaman 8 Tuntutan: Dari Isu Pangan Hingga Otonomi Daerah
Dokumen tuntutan BEM UI mencakup Spektrum persoalan tata kelola negara yang dinilai mengalami kemunduran. Poin-poin utama tuntutan tersebut meliputi:
1. Hentikan “Penjajahan” Domestik
Mendesak negara menghentikan seluruh bentuk kebijakan yang merugikan rakyat sendiri.
2. Pemberantasan KKN dan Reforma Agraria
Menagih komitmen penyelesaian korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta perwujudan reforma agraria sejati.
3 Stabilisasi Harga dan Evaluasi PSN
Menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM, sekaligus evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Penghentian Program MBG dan KDMP
Mendorong penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai bermasalah dalam eksekusi dan anggaran.
5. Kembalikan Otonomi Daerah
Menolak pemusatan kekuasaan di pusat serta mengkritik pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
6. Penanganan Bencana Sumatra dan Flores
Mendesak penetapan status Bencana Nasional untuk bencana di Sumatra dan Flores guna percepatan pemulihan.
7. Jaminan Ruang Sipil
Menghentikan segala tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ranah sipil, serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (TP).
8. Kritik Kemunduran Demokrasi
Menyerukan pengembalian kedaulatan publik di atas kepentingan Oligarki.
Argumentasi ‘Penjajahan dari Dalam’
BEM UI menilai bahwa potret kehidupan berbangsa saat ini diwarnai oleh dominasi elite yang kian menguat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini dianggap meminggirkan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari masyarakat sipil.
“Kini, penjajahan kembali terjadi. Namun penjajahan ini datang tidak dari luar, melainkan dari dalam dan dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri,” tegas BEM UI dalam pernyataan tertulisnya.
Pemilihan Bundaran HI sebagai titik pusat aksi dinilai strategis untuk menyuarakan aspirasi publik tepat di jantung ekonomi dan pemerintahan, sekaligus menjadi penanda bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya diisi dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara utuh dan adil.(*)
