BERANDANEWS – Jakarta, Soal aspirasi guru madrasah yang menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kini mendapat respon dari Pemerintah Pusat.
Bertempat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, perwakilan organisasi guru madrasah mendapat kesempatan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, Kamis (30/10/2025)
Pertemuan ini merupakan respon atas tuntutan para organisasi guru usai menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan hingga Patung Kuda, Jakarta.
Wamensesneg Juri Ardiantoro, mengatakan, aspirasi guru madrasah akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan Presiden sedang berada di luar negeri untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.
“Tuntutannya, tadi sudah disampaikan, bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, semua teman-teman tahu hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC,” ujar Juri kepada awak media usai pertemuan.
Juri menyebut dan memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru sekolah umum, terutama terkait pengangkatan menjadi PPPK
“Ya kompleks ya masalahnya, karena pengangkatan guru menjadi ASN atau menjadi PPPK juga sama dengan yang lain, misalnya tenaga kesehatan begitu,” ujarnya.
Juri menilai persoalan tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi salah satu masalah dalam pengangkatan PPPK.
“Pertama, tentu adalah tentang kebutuhan. Dan kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang juga sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi PPPK,” jelasnya.
Juri pun menambahkan, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum dan madrasah.
Bahkan, Presiden Prabowo telah menginisiasi berbagai program pendidikan mulai Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
“Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas,” paparnya.
Sementara, salah satu guru madrasah dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein yang bertemu Wamensesneg kali ini menyampaikan agar guru swasta mendapat afirmasi pengangkatan PPPK seperti guru honorer di sekolah negeri.
“Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di PPPK-kan,” kata Muhammad Zein.
Selain itu, Ketua Umum PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia, Heri Purnama, menyampaikan aksi ini merupakan rangkaian panjang perjuangan ke DPR, Baleg, hingga Kementerian Agama. Ia berharap Presiden segera mengambil keputusan afirmatif.
“Hari ini kami langkah terakhir ini. Semuanya satu suara. Pemerintah, Pak Prabowo, Pak Presiden, segera sejahterakan guru-guru madrasah ini, perlakukan mereka seperti layaknya seorang guru,” tegasnya.
“Kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah,” tambahnya.(*)
