BERANDANEWS – Jakarta, Sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terkhusus bulan suci Ramadhan 1446 H, Kemenko Bidang Pangan menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas (NK) Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.
“Pada Rakortas disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton, serta penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan daging kerbau sebanyak 100.000 ton kepada BUMN Pangan,” kata Menko Oangan di Jakarta, Rabu (5/2) kemarin.
Menurut Zulkifli, penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan.
“Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, karena pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat,” ujarnya.
Keputusan penetapan perubahan NK pada Rakortas hari ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyoroti implementasi Perpres Nomor 126 tahun 2022 terkait larangan impor garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.
Menteri Koordinator Bidang Pangan meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut, mengingat ketentuan dalam Perpres 126 tahun 2022 tersebut bahwa impor garam untuk industri makanan minuman terakhir hanya berlaku hingga tahun 2024.
Menko Bidang Pangan mengharapkan sinergitas seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang terjangkau. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap terjaga.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(*)
