BERANDANEWS — Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) angkat bicara meluruskan berbagai spekulasi liar yang berkembang di media sosial terkait kemunculan sosok berinisial TK dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa inisial TK yang ramai diperbincangkan warganet tersebut bukanlah pihak sipil tertentu sebagaimana dikait-kaitkan di jagat maya, melainkan seorang perwira tinggi di lingkungan Polri berpangkat bintang satu.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Irjen Isir memastikan bahwa proses pemeriksaan kode etik internal maupun penyidikan tindak pidana umum terus bergulir secara intensif guna mengurai seluruh rangkaian fakta serta memastikan pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang terlibat.
Bermula dari Pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi di Komisi III DPR
Nama inisial TK pertama kali mencuat ke publik setelah diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/11/2026).
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Kapolri, tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kepada operator, tetapi juga menginstruksikan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan lapangan (surveillance).
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” papar Kapolri Suyudi saat rapat kerja tersebut.
Status Penahanan Tersangka dan Jerat Pasal Berlapis
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka utama dalam skandal penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal pada periode 2025–2026 tersebut, yakni Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta kini telah mendekam di Rutan Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan.
Di jalur etik, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang kode etik pada Selasa (10/11/2026).
Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, ormas, LSM, hingga pengusaha diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi resmi.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 Ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.(*)
