KOLOM – Akankah Presiden Memilih Tokoh Golkar, PAN, Demokrat, PKB, atau Justru Menteri Nonpartai dan Figur Berlatar NU–Muhammadiyah?
Satu Kursi Kosong, Banyak Kepentingan Politik
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persoalannya kini bukan lagi sekadar siapa yang menggantikan Gibran, melainkan bagaimana Presiden Prabowo akan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apakah Prabowo akan mengambil figur dari partai politik pendukung pemerintah? Apakah Presiden mempertimbangkan tokoh berlatar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Ataukah justru memilih salah seorang menterinya sendiri yang selama ini telah bekerja langsung di bawah kepemimpinannya?
Pertanyaan terakhir menarik karena Prabowo mempunyai pengalaman langsung menilai pekerjaan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Dalam politik, kepercayaan merupakan modal penting. Namun, dalam pemerintahan, kepercayaan harus disertai kemampuan, integritas, dan tanggung jawab konstitusional.
Konstitusi Tidak Mengenal Istilah Jatah Partai
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Ketentuan tersebut tidak memberikan hak khusus kepada partai tertentu untuk memperoleh jabatan Wakil Presiden.
Dengan kata lain, tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan kursi Wakil Presiden merupakan jatah Golkar, PAN, Demokrat, PKB, ataupun partai politik lainnya.
Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua nama. MPR kemudian memilih satu nama melalui mekanisme konstitusional.
Inilah yang membedakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.
Partai Koalisi: Loyalitas Politik dan Keseimbangan Kekuasaan
Dalam sistem pemerintahan yang didukung banyak partai, hubungan politik Presiden dengan koalisi tentu menjadi salah satu pertimbangan.
Golkar, PAN, dan Demokrat mempunyai sejarah sebagai partai pengusung Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024. Sementara PKB kemudian bergabung memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Partai-partai tersebut memiliki wakil dalam pemerintahan dan parlemen.
Apabila Presiden mengajukan tokoh dari salah satu partai, keputusan tersebut akan menimbulkan pembahasan mengenai keseimbangan hubungan antarpartai pendukung pemerintah.
Namun, tidak tepat pula menganggap bahwa partai koalisi otomatis menuntut kursi Wakil Presiden.
Pada 12 November 2026, misalnya, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Melchias Marcus Mekeng, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan nama dan menyerahkan kewenangan pencalonan kepada Presiden.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Wakil Presiden harus dibedakan dari sikap resmi masing-masing partai.
Bagaimana Kalau Prabowo Memilih Menterinya Sendiri?
Ada pertimbangan lain yang tidak boleh diabaikan.
Presiden Prabowo telah memimpin Kabinet Merah Putih selama lebih dari dua tahun. Dalam masa tersebut, ia berinteraksi dengan para menteri, memberikan arahan, melakukan evaluasi, dan menerima laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Presiden memiliki pengalaman langsung bekerja bersama para pembantunya.
Jika calon Wakil Presiden diambil dari kabinet, penilaian dapat didasarkan pada rekam jejak pelaksanaan tugas, koordinasi, kemampuan memimpin, dan komunikasi dengan Presiden.
Kabinet juga memperlihatkan beragam latar belakang kepemimpinan.
Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti yang sekaligus menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang tercatat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 dan mempunyai pengalaman dalam politik serta pemerintahan.
Ada pula Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang dikenal sebagai ulama, akademisi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal.
Dari kalangan profesional terdapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mempunyai pengalaman dalam manajemen perbankan dan badan usaha milik negara.
Nama-nama tersebut menunjukkan keragaman latar belakang anggota kabinet, bukan berarti mereka telah dicalonkan atau memperoleh dukungan Presiden.
Prabowo dapat mempertimbangkan figur kabinet maupun figur di luar kabinet. Kedua jalur tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap kelayakan pribadi dan kemampuan menjalankan jabatan Wakil Presiden.
NU dan Muhammadiyah: Kekuatan Sosial, Bukan Sekadar Basis Politik
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
Kontribusi keduanya tidak terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kehidupan kebangsaan.
Apabila muncul figur berlatar NU atau Muhammadiyah dalam pembicaraan calon Wakil Presiden, hal tersebut merupakan bagian yang sah dari diskursus politik nasional.
Namun, ada prinsip yang harus dijaga.
Tokoh yang mempunyai hubungan dengan NU atau Muhammadiyah tidak otomatis dapat disebut mewakili organisasi secara resmi.
Pencalonan individual berbeda dengan keputusan kelembagaan.
Karena itu, jika Presiden memilih figur berlatar organisasi kemasyarakatan, pertimbangannya semestinya mencakup rekam jejak dan kapasitas individu, bukan semata-mata besarnya organisasi yang menjadi latar belakangnya.
Jabatan Wakil Presiden bukan simbol penghargaan kepada sebuah kelompok, melainkan amanah negara yang melekat pada seseorang.
Satu Nama Partai, Satu Nama Nonpartai?
Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, terdapat konfigurasi lain yang menarik untuk dikaji.
Presiden dapat mengajukan satu tokoh dari partai politik dan satu tokoh dari kalangan nonpartai, termasuk profesional atau anggota kabinet berlatar organisasi kemasyarakatan.
Konfigurasi tersebut mempertemukan dua sumber pengalaman kepemimpinan yang berbeda.
Tokoh partai membawa pengalaman dalam proses politik, pembentukan kebijakan, dan hubungan dengan parlemen.
Sementara figur profesional atau tokoh kemasyarakatan dapat membawa pengalaman manajemen, pelayanan publik, pendidikan, ataupun kepemimpinan lembaga.
Namun, pembagian berdasarkan latar belakang saja tidak cukup untuk menentukan kualitas calon.
Keduanya harus dinilai berdasarkan kapasitas aktual, integritas, pemahaman konstitusi, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan menjalankan fungsi Wakil Presiden.
MPR pun tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat mengesahkan keputusan politik. Konstitusi memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Apakah Kursi Wapres Juga Berkaitan dengan 2029?
Sulit memisahkan pembicaraan mengenai pergantian Wakil Presiden dari dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Wakil Presiden pengganti Gibran akan menjalankan sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Pengalaman mendampingi Presiden tentu dapat menjadi bagian dari rekam jejak politik seseorang. Tetapi hal itu tidak otomatis menjadikannya calon pada pemilihan presiden berikutnya.
Karena itu, kepentingan pemerintahan hingga 2029 perlu dibedakan dari rencana politik setelah masa jabatan tersebut.
Presiden membutuhkan pendamping untuk membantu menjalankan pemerintahan sekarang. Sementara keputusan mengenai pasangan calon pada Pemilu 2029 akan mengikuti proses dan ketentuan tersendiri.
Jangan sampai pembicaraan politik masa depan justru mengaburkan kebutuhan pemerintahan hari ini.
Pilihan Presiden dan Ujian Kedewasaan Politik
Pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi ujian bagi hubungan antara kekuasaan konstitusional Presiden, kepentingan partai politik, dan tanggung jawab MPR.
Partai pendukung pemerintah mempunyai kepentingan politik yang wajar untuk menyampaikan pandangan.
Organisasi kemasyarakatan mempunyai ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa.
Sementara Presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang diajukan kepada MPR.
Seluruh kepentingan tersebut dapat dipertemukan melalui proses yang terbuka, bertanggung jawab, dan menghormati konstitusi.
Jika Presiden mengambil figur dari partai politik, keputusan itu perlu dinilai dari kapasitas dan pengalaman calon.
Jika Presiden memilih menteri atau tokoh berlatar NU dan Muhammadiyah, ukuran yang sama juga harus diberlakukan.
Tidak boleh ada standar ganda.
Penutup: Kepercayaan Presiden atau Kepentingan Bangsa?
Kini Presiden Prabowo menghadapi keputusan penting.
Ada kepentingan menjaga hubungan politik dengan partai-partai pendukung pemerintahan. Ada pula kemungkinan mempertimbangkan tokoh profesional, figur organisasi kemasyarakatan, atau menteri yang telah bekerja langsung dengannya.
Tetapi jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden.
Demikian pula, jabatan tersebut bukan hadiah atas jasa politik masa lalu.
Wakil Presiden adalah pejabat negara yang harus siap membantu Presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan, dan melaksanakan kewajiban konstitusional dalam keadaan apa pun.
Jangan sampai kursi Wakil Presiden diperlakukan sebagai hadiah politik, tetapi jangan pula kedekatan pribadi dengan Presiden menggantikan penilaian atas kapasitas dan integritas.
Pada akhirnya, Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua nama, sementara MPR menentukan satu nama melalui pemilihan.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden yang dipercaya Presiden atau diterima partai koalisi, melainkan figur yang mampu mempertanggungjawabkan amanahnya kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Makassar, 13 November 2026
Penulis
Makmur Idrus
Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar
