BERANDANEWS – Jakarta, Pengusutan skandal besar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus bergulir dan memasuki babak baru. Mabes Polri secara resmi mengonfirmasi bahwa perwira tinggi berpangkat bintang satu, Brigjen TK, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dalam pusaran kasus penyalahgunaan sistem penyadapan yang sebelumnya telah menyeret sejumlah petinggi kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan bahwa Brigjen TK saat ini berada dalam penanganan Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Propam.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Isir, selain pemeriksaan etik di internal Propam, keterangan Brigjen TK juga turut didalami oleh tim penyidik pidana guna memetakan dan mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam konstruksi perkara tersebut.
Jejak Tersangka Sebelumnya: Eks Kapolri hingga Tiga Irjen
Pengusutan kasus ini menjadi sorotan tajam publik nasional setelah Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka utama—yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi—atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah atas pertimbangan kondisi kesehatan. Mabes Polri juga telah bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang kode etik pada Selasa (10/11/2026) lalu.
Sasar Presiden hingga Jurnalis Lewat Server LIMS, Terancam 10 Tahun Penjara
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Modusnya dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara sepihak tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.
Tak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, jaringan penyadapan ilegal ini juga diduga menargetkan komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan tersebut, keempat tersangka sebelumnya telah dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.(*)
