BERANDANEWS – Makassar, Menjelang tahapan krusial penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengambil langkah proaktif dengan membuka ruang dialog langsung bersama elemen pekerja dan dunia usaha.
Pertemuan bertajuk silaturahmi ketenagakerjaan itu mempertemukan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta jajaran perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (13/11/2026).
Forum ini dirancang sebagai wadah menyerap aspirasi di lapangan sekaligus mencari titik temu atas berbagai dinamika ketenagakerjaan agar kebijakan pengupahan yang lahir kelak mampu merangkul semua kepentingan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujar Andi Sudirman.
Kesejahteraan Buruh Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
Gubernur Andi Sudirman menegaskan, memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menghadirkan perhatian yang lebih konkret terhadap taraf hidup para pekerja. Ia menilai tingkat kesejahteraan buruh merupakan cerminan langsung dari keberhasilan pembangunan daerah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di Sulsel ini juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel agar lebih peka dalam membaca kondisi riil, kebutuhan mendesak, serta aspirasi yang disuarakan kalangan pekerja.
Penetapan UMP 2027 Wajib Berbasis Data Statistik dan Aturan Pusat
Terkait mekanisme penghitungan dan penyusunan rekomendasi UMP Sulsel 2027, Andi Sudirman menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi nasional. Seluruh tahapan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pemerintah pusat, serta ditopang oleh data statistik resmi yang valid.
Gubernur pun mengajak seluruh unsur tripartit menjaga komunikasi yang sejuk dan saling menghormati. Serikat buruh didorong menyampaikan tuntutan berbasis data dan argumentasi terukur, sementara pihak pengusaha diminta terbuka memaparkan kondisi riil perusahaan—mulai dari beban biaya operasional, tingkat produktivitas, hingga kemampuan finansial usaha.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pendekatan dialogis ini, Pemprov Sulsel berharap hubungan industrial di Sulawesi Selatan tetap terjaga harmonis di mana kesejahteraan pekerja terus meningkat tanpa mengorbankan keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.(*)
