BERANDANEWS – Jombang, Dinamika politik organisasi membakar tensi pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).
Di tengah momentum krusial penentuan arah jam’iyah lima tahun ke depan, badai isu politik menerpa nama Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kabar burung yang berembus kencang di grup-grup percakapan menyebut Sang Menag diam-diam telah melayangkan surat pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih demi mengamankan tiket pencalonan Ketua Umum PBNU. Menag Nasaruddin bergerak cepat menepis rumor liar tersebut.
“Saya enggak pernah melakukan itu, malah saya di kantor melakukan kegiatan Maulid,” tegas Nasaruddin meluruskan isu.
Meski dibantah, intrik politik di balik isu ini telanjur memanas. Nama Nasaruddin memang berselancar mulus dalam bursa calon Ketum PBNU bersama nama-nama besar lain seperti Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, hingga Ketua PWNU Jatim, Gus Kikin.
Namun, batu sandungan terbesar Nasaruddin bukan sekadar menggalang dukungan struktur wilayah. Ada tembok tebal aturan organisasi yakni larangan keras rangkap jabatan.
Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa aturan hasil Muktamar Lampung tidak membolehkan Ketum PBNU menjabat posisi pejabat negara aktif. Kecuali muktamirin nekat mengubah AD/ART pada muktamar kali ini, posisi Menag aktif jelas menjadi ‘buah simalakama’ bagi Nasaruddin.
Pertarungan kini tak sekadar menentukan figur, melainkan menguji independensi benteng terdepan jam’iyah: Apakah NU akan melonggarkan benteng aturannya demi pejabat negara, atau konsisten menjaga jarak aman antara mandat kekuasaan dan amanah keumatan?
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka langsung forum tertinggi ini di Lapangan Untung Suropati, Sabtu (29/8/2026). Publik kini menanti, apakah isu Menag Nasaruddin sekadar ‘peluru hampa’ di awal muktamar, atau justru memicu ledakan politik organisasi yang paling mendebarkan di arena Tambakberas.(*)
