BERANDANEWS — Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan disipliner tegas terhadap ribuan unit pengolah pangan program nasional.
BGN resmi menutup sementara operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akibat lalai mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat.
Langkah pembekuan massal ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, merespons hasil audit dan verifikasi ketat keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pembaruan data koordinasi BGN bersama Kementerian Kesehatan per 7 September 2026, dari total 27.022 dapur SPPG yang terdata, ditemukan sebanyak 1.999 unit yang sama sekali belum mengajukan proses perizinan SLHS.
“Syarat SLHS serta kriteria sanitasi menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Dapur-dapur ini bukan gagal memenuhi syarat, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali ke Dinas Kesehatan,” tegas Sudaryono, Selasa (8/9/2026).
Guna mencegah risiko kontaminasi pangan pada penerima manfaat, BGN menghentikan seluruh aktivitas memasak pada ribuan dapur tersebut untuk menjalani investigasi menyeluruh.
Rincian pemetaan 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:
Wilayah 1: 351 dapur SPPG
Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
Wilayah 3: 231 dapur SPPG
BGN menegaskan bahwa pembekuan operasional ini merupakan jaminan mutu (quality control) agar seluruh hidangan yang disajikan kepada anak-anak dan penerima manfaat Program MBG memenuhi standar higienitas, keamanan, serta kesehatan baku nasional.(*)
