BERANDANEWS – Makassar, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kunci utama untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen berada di tangan para kepala daerah. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pasrah pada penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Pesan tegas tersebut disampaikan Bima Arya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan penuh dari daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya dan memahami cara mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata,” ujar Bima.
Bima menjelaskan bahwa belanja pemerintah hanyalah salah satu komponen stimulus. Daerah dituntut kreatif membangun ekosistem ekonomi mandiri melalui hilirisasi industri dan komoditas unggulan lokal. Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulsel yang sukses membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi berkelanjutan meski di tengah keterbatasan anggaran.
Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tercatat berada di atas rata-rata nasional dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, Bima mengingatkan adanya Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan.
“PR utamanya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi Sulsel secara agregat ini bisa diikuti oleh tingkat kabupaten, serta berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Bima.
Guna mempercepat pemerataan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama BPS dan Bappenas berkomitmen untuk terus memfasilitasi forum pertukaran pengalaman (best practices) antardaerah agar inovasi pengembangan ekonomi lokal dapat ditiru dan diterapkan secara meluas di seluruh penjuru Sulawesi.(*)
