BERANDANEWS — Jakarta, Konstelasi politik nasional di Gedung DPR/MPR RI Senayan memanas menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).
Isu krusial menyeruak seiring beredarnya kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang mengundurkan diri dari jabatannya apabila DPR RI resmi menyepakati pengguliran usulan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Kabar spekulatif tersebut berhembus kencang di lingkungan parlemen menyusul dorongan lintas fraksi yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait tak sahnya dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” ungkap sumber internal politik di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi langsung dari pihak Istana Wapres mengenai desas-desus pengunduran diri tersebut.
Pembukaan masa sidang parlemen hari ini menjadi pintu masuk utama bagi para wakil rakyat untuk merespons aspirasi publik. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa pimpinan dewan telah menerima gelombang aspirasi dari masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi.
Kendati demikian, Dasco menegaskan pimpinan DPR belum mengagendakan Rapat Pimpinan (Rapim) maupun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) lantaran masih menunggu salinan berkas putusan resmi dari Mahkamah Agung.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Bamus yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan kami sampai saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco.
Sementara itu, Partai Gerindra memilih bersikap hati-hati. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan partainya baru akan menentukan arah sikap politik resmi setelah menggelar rapat internal fraksi pada 10 atau 11 November 2026.
Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menambahkan bahwa pihaknya sama sekali belum membahas nama-nama pengisi posisi Wapres jika terjadi kekosongan jabatan. “Belum sampai ke sana,” tegasnya singkat.
Alur Konstitusional: Antara Pengunduran Diri dan Hak Presiden
Menanggapi isu penggantian wakil presiden, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan bahwa secara hukum tata negara, pengusulan figur pengganti merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur konstitusi.
“Secara konstitusi, itu hak Presiden untuk mengusulkan dua orang nama untuk kemudian dipilih oleh MPR. Jadi tanya dulu ke Presiden, siapa dua orang yang mau diusulkan,” tutur Andreas.
Secara aturan main ketatanegaraan, pemberhentian seorang wakil presiden tidak bisa dieksekusi secara instan hanya berdasarkan keputusan kesepakatan politik semata.
Sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemakzulan (impeachment) wajib melalui alur panjang: diawali persetujuan HMP dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir. Selanjutnya, persidangan pengujian dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum akhirnya dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang keputusan final pemberhentian.(*)
