BERANDANEWS — Makassar, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan bertindak tegas dalam mengawal kelancaran dan ketepatan sasaran distribusi energi subsidi untuk rakyat miskin.
Sebuah pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram bersubsidi di kawasan perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar resmi disegel oleh aparat kepolisian.
Pangkalan yang diketahui milik warga bernama Abidin tersebut berlokasi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Penyegelan dan pemasangan garis polisi (police line) ini dilakukan menyusul ditemukannya pelanggaran administratif fatal terkait legalitas operasional pangkalan yang sudah kadaluarsa namun tetap nekat mendistribusikan gas melon.
Izin Usaha Mati Sejak 2023, Aktivitas Jual Beli Dihentikan Total
Berdasarkan hasil penertiban dan pemeriksaan berkas di lokasi kejadian, pangkalan LPG 3 kg tersebut kedapatan masih aktif beroperasi melayani masyarakat. Padahal, dokumen perizinan resmi usahanya diketahui telah habis masa berlakunya sejak tahun 2023 silam.
Aparat kepolisian langsung membentangkan garis polisi dan menempelkan tanda penyegelan resmi di sekeliling lokasi pangkalan untuk menghentikan seluruh aktivitas transaksi maupun pasokan gas.
“Penyegelan ini kami lakukan sebagai langkah penegakan aturan serta wujud perlindungan terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang menjadi sasaran utama subsidi energi pemerintah,” ujar salah seorang petugas kepolisian di lokasi penertiban, Selasa (10/11/2026).
Cegah Penyelewengan Gas Melon dan Permainan HET
Langkah responsif Polda Sulsel menyegel pangkalan ilegal tersebut mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari warga sekitar kawasan BTP. Pasalnya, pengawasan ekstra terhadap rantai distribusi LPG 3 kg sangat krusial guna mengantisipasi potensi penyelewengan, praktik pengoplosan, hingga permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pihak kepolisian masih terus mendalami serta mengusut rekam jejak operasional pangkalan tersebut selama masa izin mati.
Polda Sulsel turut melayangkan imbauan keras kepada seluruh pemilik pangkalan LPG resmi di Sulawesi Selatan agar senantiasa tertib administrasi, memperbarui izin usaha tepat waktu, dan mematuhi seluruh regulasi tata niaga energi yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina.(*)
