BERANDANEWS – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ia meminta seluruh jajaran Imigrasi bersikap kooperatif dan membantu proses penyidikan yang tengah berlangsung.
Yusril menyatakan dukungan tersebut berlaku untuk seluruh dugaan kasus yang sedang didalami KPK, termasuk perkara yang diduga terjadi saat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menjabat di lingkungan Imigrasi maupun apabila ditemukan praktik serupa yang berlanjut hingga saat ini.
Menurut Yusril, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang berupaya menghambat proses penegakan hukum. Karena itu, seluruh unit kerja Imigrasi diminta membuka akses data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan penyidik agar pengungkapan perkara dapat berjalan secara transparan dan menyeluruh.
“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan KPK untuk menuntaskan seluruh dugaan korupsi di jajaran Imigrasi,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta.
Selain mendukung proses hukum, pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan keimigrasian.
Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi layanan, serta penutupan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, dukungan terhadap pengusutan kasus tersebut juga datang dari Komisi XIII DPR. Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, meminta KPK mengusut perkara secara tuntas dan terbuka agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Imigrasi saat ini menjadi perhatian publik dan tengah didalami oleh KPK. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. (*)
