BERANDANEWS — Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memberikan teguran keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah.
Memasuki pertengahan semester kedua tahun anggaran 2026, realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tercatat baru menyentuh angka 40,96 persen.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).
Padahal, menurut Appi, idealnya pada bulan Agustus capaian serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen. Ia menargetkan realisasi akhir tahun harus mampu menembus angka 95 persen.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Kalau tahun lalu capaian cuma di angka 85 persen dan caranya masih begitu terus, ya tidak akan ada perubahan. Harus ada lompatan dan perbaikan sistem,” tegas Munafri di hadapan seluruh jajaran pimpinan OPD.
6 Faktor Utama Penghambat Serapan Anggaran
Dalam pemaparannya, Wali Kota membedah enam masalah krusial yang kerap menyandera percepatan realisasi belanja daerah.
Program yang belum siap dieksekusi atau target tak realistis berujung pada penumpukan anggaran di akhir tahun. Appi meminta Kepala Dinas tidak menyerahkan penuh urusan ini ke tim perencana tanpa memahami substansi.
Dokumen tender yang belum tuntas, desain yang terlambat, hingga persoalan teknis di lapangan memperlambat belanja modal.
Kemudian kurangnya mitigasi terhadap kendala cuaca (seperti musim hujan atau kemarau) saat pengerjaan proyek fisik.
Tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban sering kali tidak berjalan serentak.
Penjadwalan pembayaran termin pihak ketiga yang buruk sehingga tagihan menumpuk di penghujung tahun.
Manajemen SDM: Kurang responsifnya pejabat pelaksana serta tingginya bongkar-pasang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ancaman Red Flag dan Ketimpangan Fisik-Keuangan
Secara khusus, Munafri memperkenalkan pendekatan matriks evaluasi yang mengombinasikan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik. Ia memberi peringatan (red flag) terhadap OPD yang mencatatkan progres fisik tinggi namun serapan keuangannya sangat rendah, begitu pula sebaliknya.
“Realisasi fisiknya tinggi tapi serapan keuangannya rendah, ini perlu disorot lebih tajam (red flag). Kita harus pastikan tidak ada pembayaran mendahului progres, tetapi jika pekerjaan selesai, segera bayar terminnya agar arus uang berputar di masyarakat,” jelasnya.
Pemkot Makassar menegaskan bahwa nilai keberhasilan APBD yang mengelola dana bagi 1,4 juta warga Makassar tidak hanya diukur dari besarnya angka yang dihabiskan, melainkan dari manfaat langsung yang dirasakan oleh publik.
“Keberhasilan APBD diukur dari sejauh mana setiap rupiah mampu menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi.(*)
