BERANDANEWS – Makassar, Perseteruan hukum memperebutkan lahan strategis seluas belasan hektare di kawasan Maccini Sombala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru yang kian memanas.
Pengadilan Negeri (PN) Makassar resmi menyatakan gugatan perdata yang dilayangkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) terhadap PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak PT Hadji Kalla serta Turut Tergugat.
Tak berhenti pada kemenangan di ranah perdata, pihak PT Hadji Kalla kini bersiap mengambil langkah serangan balik dengan membidik ranah pidana. Tim Kuasa Hukum PT Hadji Kalla tengah mematangkan laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat perolehan tanah.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” tegas Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dalam salinan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan PT GMTD mengandung dua cacat formil mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Hakim memandang terdapat ketidakjelasan mengenai riwayat asal-usul hak serta letak administratif lahan objek sengketa, ditambah tidak dilibatkannya pihak-pihak krusial yang berkaitan dengan rantai perolehan hak atas tanah tersebut.
Di meja hijau, PT GMTD diketahui mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi, yang diklaim bersumber dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sebaliknya, PT Hadji Kalla mengantongi empat sertifikat Hak Guna Bangunan yakni SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah terbit sejak 8 Juli 1996 lengkap dengan dokumen riwayat perolehannya.
Titik terang persidangan muncul ketika Majelis Hakim menyandingkan klaim kedua belah pihak dengan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate serta keterangan saksi Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musma.
Dari fakta persidangan terungkap bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan nama Bunta Karaeng Mandalle sejatinya tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang secara fisik berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan milik PT Hadji Kalla justru bersesuaian dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 D IV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan letak dan riwayat administrasi itulah yang membuat majelis hakim menilai gugatan penggugat tidak jelas.
Selain persoalan riwayat persil, hakim juga menyoroti tidak ditariknya Ahli Waris Hamid Dg. Lau, pihak Andi Muda Daeng Serang, serta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle sebagai pihak dalam perkara, sehingga rantai hubungan hukum atas lahan tersebut tidak dapat diuji secara menyeluruh di persidangan.(*)



