BERANDANEWS – Jakarta, Nama besar Nahdlatul Ulama (NU) mendadak terseret dalam pusaran pernyataan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Merespons tudingan yang berpotensi mencederai kehormatan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tampil dengan bantahan tegas sekaligus tantangan terbuka.
Gus Ipul memastikan bahwa perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Jombang, Jawa Timur, pada Agustus 2026 lalu sama sekali tidak berkaitan dengan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, PBNU tidak boleh diseret ke dalam pusaran persoalan hukum hanya berdasarkan klaim sepihak yang belum disertai bukti otentik.
Dalam pernyataannya yang beredar pada Kamis (19/11/2026), Gus Ipul mengingatkan bahwa setiap tuduhan yang dilontarkan tanpa pembuktian dapat dikategorikan sebagai fitnah dan berisiko membawa konsekuensi hukum.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti, itu sama dengan fitnah,” tegas Gus Ipul.
Polemik ini bermula setelah Fahd A Rafiq, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/11/2026), mengaku kepada awak media bahwa dirinya telah menyerahkan dana sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar NU. Sebelumnya, Fahd juga menyebut sempat dimintai dana hingga Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, sebelum akhirnya menyerahkan Rp70 miliar yang diklaim sebagai dana talangan Muktamar.
Menanggapi narasi tersebut, Gus Ipul—yang sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi melalui NU Online pada 12 November 2026—menekankan bahwa tindakan oknum tertentu yang mencatut nama organisasi tidak bisa dibebankan kepada lembaga resmi PBNU.
Menurutnya, jika ada pihak yang mengatasnamakan NU untuk menggalang dana, terlebih dari sumber ilegal, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku.
Gus Ipul pun mempertanyakan kapasitas dan kedudukan Fahd yang dinilai bukan bagian dari struktur pengurus NU, bukan panitia pelaksana, dan bukan pula peserta Muktamar. Ia menuntut agar klaim penyerahan uang puluhan miliar rupiah tersebut dibuktikan secara terbuka, alih-alih sekadar membangun opini liar yang merusak marwah jam’iyyah.
Di sisi lain, dinamika saling bantah di ruang publik ini dinilai perlu segera dijawab melalui penelusuran hukum yang objektif. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, pada Rabu (18/11/2026) mendorong KPK untuk mengusut tuntas kebenaran di balik klaim dana Rp70 miliar tersebut.
Menurut Zaenur, penyidik perlu menelusuri asal-usul uang, memeriksa dokumen keuangan dan transaksi perbankan, serta memverifikasi pihak-pihak yang menyerahkan maupun menerima dana guna memastikan ada tidaknya keterkaitan dengan kegiatan Muktamar NU.
Bagi PBNU, prinsip yang dipegang teguh sudah sangat jelas: nama baik organisasi harus dilindungi dari tuduhan tak berdasar, namun apabila memang ada oknum yang terbukti menyalahgunakan dana korupsi dengan mengatasnamakan kegiatan organisasi, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa pandang bulu.(*)



