26 C
Makassar
November 19, 2026, 10:22 am
Beranda NEWS NASIONAL Tuai Sorotan Publik, Komisi VIII DPR Segera Panggil Kementerian Haji dan Umrah...

Tuai Sorotan Publik, Komisi VIII DPR Segera Panggil Kementerian Haji dan Umrah Klarifikasi Kebijakan Petugas Haji Non-Muslim

Gedung DPR RI

BERANDANEWS – Jakarta, Kebijakan pemerintah terkait pelibatan petugas haji non-Muslim tengah menjadi perbincangan hangat dan memantik beragam reaksi di tengah masyarakat. Merespons dinamika tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk meminta penjelasan menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan meluruskan informasi sekaligus memastikan setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tetap menjaga keharmonisan serta ketenangan batin umat Islam.

“Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini,” ujar Syahrul kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Syahrul, penting bagi pemerintah untuk menarik garis batas yang tegas mengenai definisi dan ruang lingkup penugasan petugas non-Muslim tersebut. Pada prinsipnya, DPR sangat mengapresiasi kontribusi para tenaga profesional non-Muslim dalam membantu kelancaran pelayanan teknis di tanah air—seperti layanan administrasi keimigrasian, pembuatan paspor, maupun pemeriksaan kesehatan calon jemaah.

Namun, persoalan menjadi berbeda apabila penugasan tersebut menyangkut pemberangkatan petugas ke Arab Saudi untuk mendampingi dan melayani jemaah secara langsung di Tanah Suci.

“Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,” jelas Syahrul.

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji merupakan ritual keagamaan yang memiliki ketentuan syariat, kekhususan wilayah, serta karakteristik pelaksanaan yang sangat spesifik. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan tidak bisa semata-mata dilihat dari kacamata toleransi umum, melainkan wajib mempertimbangkan sensitivitas keagamaan masyarakat luas.

Syahrul kembali menekankan bahwa sikap kritis parlemen bukan bentuk penolakan terhadap peran profesional warga negara non-Muslim dalam pelayanan publik. Selama berada pada koridor dukungan teknis di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku, kolaborasi lintas elemen justru patut didukung.

“Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam,” pungkasnya.(*)