BERANDANEWS – Makassar, Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital pelayanan publik. Kali ini, Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi Pilot Project Piloting Digital Bansos yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Program tersebut bertujuan membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, akuntabel, dan berbasis data melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan terpilihnya Makassar sebagai daerah percontohan menjadi bukti kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem digital perlindungan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos. Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang sedang didorong pemerintah pusat,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Gunakan Aplikasi Perlinsos, Penentuan Penerima Bansos Lebih Objektif
Melalui program ini, proses penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya mengandalkan verifikasi manual, tetapi menggunakan Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikembangkan Kementerian Sosial RI.
Masri menjelaskan, aplikasi tersebut akan mengolah berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat secara otomatis untuk menentukan tingkat kelayakan penerima bantuan.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan diinput ke dalam sistem. Setelah itu aplikasi yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data,” jelasnya.
Menurutnya, sistem ini menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi rumah tinggal, kapasitas listrik, kondisi ekonomi keluarga, hingga sejumlah variabel sosial lainnya yang telah ditetapkan Kemensos.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan akurasi data penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Aplikasi Perlinsos menjadi penyempurnaan dari sistem sebelumnya karena menggunakan lebih banyak indikator dan seluruh data diproses secara otomatis sehingga hasilnya lebih objektif,” tambahnya.
Makassar Siapkan 6.000 Agen Digital
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Berdasarkan hasil koordinasi Dinas Sosial bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), saat ini lebih dari 5.000 agen telah memiliki IKD.
“Target kita sekitar 6.000 agen dan saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD. Nantinya masyarakat dapat mengakses aplikasi secara mandiri atau mendapat pendampingan dari agen digital yang telah disiapkan,” kata Masri.
Para agen tersebut berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun.
Pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghilangkan stigma bahwa bantuan sosial hanya diberikan berdasarkan kedekatan tertentu.
“Selama ini masih ada anggapan bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Uji Coba Dimulai di Lakkang dan Kaluku Bodoa
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.
Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 80 agen digital dan didampingi langsung oleh tim dari Kementerian Sosial RI.
Saat ini Dinas Sosial Kota Makassar tengah menyusun jadwal pelatihan lanjutan agar seluruh agen dapat segera melakukan pendampingan kepada masyarakat.
“Pelatihan tahap pertama sudah kami laksanakan dan selanjutnya akan diperluas agar seluruh agen siap mendampingi masyarakat dalam proses pendataan,” ungkap Masri.
Pada tahap awal, sasaran program difokuskan kepada masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun ke depan, pendataan berbasis Perlinsos akan menjangkau seluruh warga Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang lebih lengkap dan mutakhir.
Dinsos Pastikan Stok Logistik Kebencanaan Aman
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa selain fokus pada transformasi digital bantuan sosial, pihaknya juga memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan.
Menurutnya, stok logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
“Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah cukup untuk kebutuhan satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Andi Bukti.
Berbagai kebutuhan dasar telah tersedia, mulai dari beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak-anak, hingga berbagai kebutuhan darurat lainnya untuk penanganan banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
Ia berharap program Piloting Digital Bansos dapat menjadi tonggak baru dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, tepat sasaran, dan berbasis data.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern. Kami ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan data yang valid dan terintegrasi,” tutupnya.(*)
