BERANDANEWS – Makassar, Ketua Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi secara arif dan proporsional dinamika yang berkembang menyusul viralnya penggeledahan terhadap kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh penyidik Polri.
Menurut Syamsul, perhatian publik terhadap peristiwa tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru membangun kesimpulan yang dapat memunculkan persepsi adanya pertarungan antarpenegak hukum.
“Negara hukum tidak dibangun di atas ego kelembagaan, tetapi di atas kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum. Karena itu, mari kita memberikan ruang kepada seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Syamsul.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan dan Polri merupakan dua institusi strategis yang menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.
Menurutnya, ketika dua institusi penegak hukum menjadi sorotan dalam satu momentum, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar citra lembaga, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi yang mempertentangkan Kejaksaan dengan Polri. Yang harus dipastikan adalah seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum, berdasarkan alat bukti yang sah, menghormati asas praduga tak bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Sebagai Ketua Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul menilai semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat supremasi hukum dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, seluruh institusi penegak hukum diharapkan terus menjaga sinergi serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
Ia juga menilai dinamika yang terjadi seharusnya menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum. Menurutnya, koordinasi yang baik, komunikasi publik yang terbuka, dan penghormatan terhadap batas kewenangan masing-masing institusi akan menjadi fondasi penting dalam menjaga marwah penegakan hukum.
“Perbedaan kewenangan adalah konsekuensi dari sistem hukum kita, tetapi perbedaan itu tidak boleh berubah menjadi konflik kelembagaan. Justru melalui koordinasi yang baik, masyarakat akan melihat bahwa negara hadir dengan sistem hukum yang matang, profesional, dan saling menguatkan,” jelasnya.
Syamsul kemudian menawarkan beberapa langkah sebagai solusi. Pertama, memperkuat forum koordinasi antara Kejaksaan dan Polri dalam setiap perkara yang memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Kedua, membangun komunikasi publik yang terukur agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi. Ketiga, memastikan setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip equality before the law, sehingga tidak ada ruang bagi anggapan bahwa hukum dipengaruhi kepentingan di luar hukum.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga wibawa negara. Bangsa ini tidak membutuhkan pertarungan antarpenegak hukum, melainkan kolaborasi yang kuat dalam menegakkan keadilan. Pada akhirnya, yang harus keluar sebagai pemenang bukan Kejaksaan atau Polri, melainkan tegaknya supremasi hukum, terjaganya kepercayaan rakyat, dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Syamsul Bahri Majjaga.
