BERANDANEWS — Jakarta, Wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian bergulir kencang di pusaran politik ketatanegaraan Indonesia.
Sinyal hijau pemakzulan kini secara terbuka disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyusul amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah secara hukum.
Surya Paloh menegaskan bahwa proses pemakzulan di DPR dan MPR kini berpotensi menjadi jalan tunggal untuk menyudahi kegaduhan politik yang terus menyandera efektivitas jalannya pemerintahan.
“Memang itu (pemakzulan) sebagai satu-satunya. Sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja. Kan enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir. Itu saja,” tegas Surya Paloh di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Surya Paloh tak menampik bahwa iklim politik yang menyeret kepala negara dan wakil kepala negara merupakan peristiwa tragis dalam sejarah bangsa.
Namun, kepentingan suasana kebatinan nasional dan stabilitas hukum harus menempati posisi tertinggi.
“Ini kan barangkali ada musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden masih aktif, wakil presiden masih aktif, nah tiba-tiba wakil presiden ada rencana pemakzulan. Ini jujur saya katakan tragis, dan bukan yang kita harapkan. Tapi ya sudah terjadi, kalau itu harus terjadi,” imbuhnya.
PDIP Minta Gibran Mundur Sukarela Sebelum Dipecat DPR
Senada dengan Nasdem, desakan keras dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil langkah ksatria mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebelum DPR menggulirkan mekanisme pemakzulan.
“Iya, itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan). Dari awal saya, juga banyak anggota DPR serta pengamat sudah mengusulkan untuk mengundurkan diri secara sukarela,” kata Andreas, Senin (9/11/2026).
Andreas mengingatkan bahwa DPR wajib mematuhi putusan dua lembaga tinggi peradilan, MK dan MA. Menurutnya, apabila parlemen mendiamkan putusan tersebut, DPR berisiko berhadapan langsung dengan rakyat yang menuntut pengembalian hak kedaulatan negara berdasarkan Pasal 7, 7a, hingga 7c UUD 1945.
“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan, maka sama saja DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA. Rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pasti akan menuntut DPR menggunakan hak tersebut,” tegas Andreas.
PKB Warning Gejolak ‘Political Distrust’ di Daerah
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, mengapresiasi orasi mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak delapan pimpinan partai politik di parlemen segera menggelar musyawarah ketatanegaraan.
Indrajaya memperingatkan para elite politik agar tidak menutup mata terhadap munculnya fenomena political distrust (krisis kepercayaan politik) di tengah masyarakat, seperti aksi nekat penurunan foto Wakil Presiden di Yogyakarta baru-baru ini.
“Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Pengalaman gejolak politik Reformasi 1998 harus jadi pelajaran agar persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional yang membahayakan negara,” ujar Indrajaya.
Ia memastikan Fraksi PKB di Komisi II DPR akan mengawal penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Interpelasi secara matang, transparan, dan objektif begitu masa reses DPR berakhir pada Selasa (10/11/2026).
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib menjalankan mekanisme konstitusional UUD 1945. Negara hukum tidak boleh membiarkan ketidakpastian memicu kegaduhan publik berlarut-larut,” pungkas Indrajaya.(*)
