BERANDANEWS – Makassar, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr. Ibnu Hajar Yusuf, M.I.Kom., meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Ibnu Hajar, persoalan tersebut bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, khususnya integritas, keabsahan persyaratan pejabat publik, serta kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.
Ia menilai, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memberikan landasan penting bagi masyarakat untuk mempertanyakan persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang membuktikan telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
MK juga menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance yang menjadi salah satu dokumen pendukung hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Meskipun demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, perkembangan penting lainnya datang dari Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang selama ini dipersoalkan masyarakat.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ibnu Hajar menegaskan bahwa seorang pejabat negara harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.
“Saudara Gibran Rakabuming Raka sebaiknya segera mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI sebelum dimundurkan oleh rakyat dan DPR RI. Tentu jauh lebih terhormat apabila pengunduran diri dilakukan atas kesadaran sendiri daripada harus menghadapi proses politik dan ketatanegaraan,” tegas Ibnu Hajar dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, tuntutan tersebut bukan didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, melainkan berangkat dari persoalan fundamental mengenai keabsahan dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan sebagai pejabat publik.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat negara dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi.
“Alasan meminta Gibran mundur sangat logis dan rasional. Ini bukan persoalan pribadi, bukan pula sekadar pertarungan politik, tetapi menyangkut persoalan hukum dan konstitusi yang harus dihormati bersama,” ujarnya.
Ibnu Hajar juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mengabaikan perkembangan putusan lembaga peradilan. Ia menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai rujukan dalam menyikapi persoalan kenegaraan, bukan kepentingan politik maupun pembelaan terhadap figur tertentu.
“Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan taat konstitusi, kita harus menghormati dan mematuhi putusan lembaga peradilan. Jangan sampai hukum hanya dihormati ketika menguntungkan kelompok atau kepentingan tertentu,” tambahnya.
Ia berpandangan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan harus dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Karena itu, persoalan yang menyangkut persyaratan mendasar seorang pejabat negara perlu mendapatkan perhatian serius.
Menurut Ibnu Hajar, pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan yang ia dorong sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik di tengah berkembangnya persoalan hukum tersebut.
“Jangan menunggu rakyat dan DPR RI mengambil langkah lebih jauh. Jika persoalan ini menyangkut keabsahan persyaratan mendasar sebagai pejabat negara, maka sikap bertanggung jawab harus menjadi prioritas,” tutupnya.(*)
