BERANDANEWS – Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan adanya kemungkinan langkah hukum terhadap pihak yang diduga menjadi dalang pendanaan aksi demonstrasi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Dudung menyusul pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah peserta aksi demonstrasi menerima bayaran hingga Rp200 ribu untuk turun ke jalan.
“Saya yakin Bapak Presiden juga mendapatkan informasi yang akurat. Menurut saya, informasi mengenai massa demo yang dibayar itu bisa saja benar adanya,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Dudung, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terhadap pihak yang diduga mendanai aksi demonstrasi tersebut. Ia berharap upaya tersebut dapat mencegah munculnya gerakan yang dinilai bertujuan mendiskreditkan pemerintah.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan langkah berikutnya secara hukum. Ke depan, mudah-mudahan tidak ada lagi kegiatan yang mendiskreditkan pemerintah dengan motif apa pun,” ujarnya.
Dudung juga mengajak masyarakat untuk melihat berbagai program pemerintah secara lebih objektif, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan.
Menurutnya, mayoritas penerima manfaat merasakan dampak positif dari program tersebut, mulai dari masyarakat penerima bantuan, pelaku UMKM, hingga para relawan yang terlibat.
“Bisa dikatakan sekitar 90 persen penerima manfaat benar-benar merasakan dampaknya. Hal-hal seperti ini juga perlu dipahami, jangan hanya melihat sisi negatifnya saja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program MBG dijalankan bukan demi popularitas pemerintah, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi. Bahkan, ia menyebut sejumlah anak muda yang ikut aksi mengaku dibayar Rp200 ribu meski tidak memahami tujuan demonstrasi yang mereka ikuti.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
“Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Ditanya anak-anak demo, mereka tidak mengerti mau demo apa, tetapi mengaku dibayar Rp200 ribu,” ujar Prabowo.(*)
