BERANDANEWS – Jakarta, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik rencana pemerintah membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurutnya, kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia.
Media mengungkapkan, sekitar tiga bulan lalu dirinya dihubungi oleh perwakilan Russell Group, konsorsium yang beranggotakan 24 universitas riset terkemuka di Inggris, seperti University of Oxford, University of Cambridge, University College London (UCL), London School of Economics (LSE), dan University of Manchester.
Ia mengatakan, pihak Russell Group meminta pandangannya setelah dihubungi Pemerintah Indonesia terkait rencana penyediaan tenaga pengajar untuk proyek pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia dalam kurun dua tahun.
“Mereka bertanya, apakah itu mungkin? Saya jawab, saya tidak tahu. Menurut saya tidak mungkin dengan kondisi fiskal saat ini dan juga tidak dibutuhkan. Jauh lebih baik Indonesia mengoptimalkan universitas yang sudah ada,” tulis Media dalam unggahannya yang dikutip pada Sabtu (25/7/2026)
Menurut Media, tantangan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan terletak pada jumlah kampus, melainkan pada peningkatan kualitas perguruan tinggi yang telah ada.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 4.303 perguruan tinggi yang melayani sekitar 285 juta penduduk, atau sekitar satu kampus untuk setiap 66 ribu penduduk. Rasio tersebut, menurutnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara seperti Jepang, Australia, dan Inggris.
“Pak Presiden, siapa yang punya ide bikin kampus baru? Ada kajiannya?” tulisnya.
Media juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai lebih mendesak untuk diselesaikan, mulai dari kesejahteraan dosen, keterbatasan fasilitas laboratorium, minimnya anggaran riset, hingga akses beasiswa bagi mahasiswa.
Bahkan, ia menyebut masih terdapat tunggakan tunjangan profesi dosen PNS yang nilainya mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Selain itu, banyak dosen disebut harus menggunakan dana pribadi untuk melakukan penelitian, sementara tidak sedikit mahasiswa mengalami kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Mahasiswa sulit membayar UKT. Anggaran beasiswa per tahun hanya Rp15 triliun. Dana riset hanya 0,2 persen dari PDB,” tulisnya.
Sebagai tindak lanjut, Media mengatakan CELIOS telah mengirimkan surat kepada pimpinan Russell Group.
Dalam surat tersebut, CELIOS menyatakan tetap mendukung kerja sama akademik antara Indonesia dan Inggris, namun meminta agar rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia dikaji ulang.
Menurut CELIOS, pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan kualitas perguruan tinggi yang telah ada dibandingkan membangun kampus baru.(*)
