Bupati Basmin Puji Kinerja Bapenda atas Capaian PAD Luwu yang Terus Meningkat

75
Kegiatan penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2023 di aula Bappelitbangda

BERANDANEWS – Luwu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Pallangi mengungkapkan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Luwu sangat potensial, sejak 2019 meningkat setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2023 di aula Bappelitbangda, Selasa, (21/3).

“Laporan PAD kita meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 target PAD kita meningkat,” katanya, seraya menyampaikan laporan di tahun 2019 target PAD 6,7 realisasinya 7 Miliar, kemudian tahun 2022 targetnya 9,7 realisasi 10,1 M.

Selain itu Andi Pallangi menyebutkan sebagai pejuang PAD, berharap agar para collector mengumpulkan pajak lebih awal, apalagi Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan PAD sebesar Rp10,9 M.

“Kita bisa memungut pajak lebih awal mengingat masyarakat kita sebagaian besar petani dan sudah masuk masa panen,” katanya.

Sementara itu, Bupati Luwu Basmin Mattayang mengapresiasi Bapenda Luwu atas kinerja seluruh jajarannya, sehingga Pemkab Luwu mendapat apresiasi dari Menteri dalam Negeri Tito atas capaian penerimaan PBB Kabupaten Luwu yang sedikit over sebesar 100,4 persen dengan menekan belanja modal.

“Bapenda telah mempresentasikan kinerjanya, mampu mencapai di atas target dan menekan belanja modal, Alhamdulillah pada saat itu Kabupaten Luwu mendapatkan pujian dari Mendag Tito,” katanya.

Menurutnya pajak itu merupakan amanah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, Dan sejalan dengan barometer pemerintah pusat menggelontorkan anggaran bergantung sumber pendapatan daerah, sumbernya ialah pajak.

“Yang kita gunakan membangun ini sumbernya dari pajak, ini yang perlu kita sadari dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kita gunakan membangun itu adalah pajak. Pajak dari masyarakat,” ucapnya.

Bupati dua periode ini, menambahkan Pajak yang kita kumpulkan berbanding lurus dengan program pembangunan pemerintah. Tahun ini Luwu secara berturut memperoleh suntikan dana 1 Triliun lebih.

“Perlu dipahami belanja modal kita habis berapa miliar. Dana yang kita gunakan membangun sekitar Rp 600 miliar dari semua aspek program pemerintah, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini saudara perlu paham sehingga kita semua atas perintah undang-undang tidak ada kata tidak untuk para saudara dan camat membayar atau memungut pajak di masyarakat”.

Sebab kata Basmin, jika seandainya anggaran yang turun untuk pembangunan di sebuah daerah berbentuk pinjaman tentu kata Basmin pemerintah kecamatan akan kesulitan.

“Kecamatan Latimojong PBB-nya 51 Juta pertahun sedangkan dana yang kita alokasikan ke daerah itu sudah mencapai 100 Miliar, tentu mereka akan kesulitan,” jelasnya.

Basmin juga mengungkapkan alasan pemerintah memberikan suntikan dana lebih besar pada daerah pegunungan, menurutnya daerah tersebut masuk kategori daerah terisolir, itu sebabnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun daerah tersebut.
“Kepada steakholder agar bisa bekerja semaksimal mungkin sebab PBB yang dikumpulkan sambung Basmin tidak sebanding dengan suntikan dana dari pusat DAU dan DAK. Anggaran tersebut tidak turun begitu saja. Kita perlu ke pusat untuk mempresentasikan daerah kita apakah kita layak menerima anggaran sebesar itu. Tetapi Alhamdulillah kita termaksud kabupaten prioritas,” tambahnya.(*)