BERANDANEWS — Jakarta, Komitmen pengawasan terhadap megaskandal dugaan penyadapan ilegal (illegal intercept) yang menyeret jajaran perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian diperketat. Komisi III DPR RI mengagendakan Rapat Kerja (Raker) khusus memanggil Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 mendatang.
Pemanggilan resmi lembaga wakil rakyat tersebut difokuskan untuk membongkar secara transparan siapa aktor intelektual (dalang utama), motif kejahatan, hingga pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa raker ini merupakan fungsi pengawasan konstitusional agar pengusutan skandal terbesar dalam sejarah kepolisian ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” tegas Habiburokhman di Jakarta, dikutip Senin, (9/11/2026).
Raker krusial ini bakal dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama jajaran Wakil Ketua Komisi III yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam, setelah pembukaan masa persidangan DPR pada Selasa (10/11/2026).
Dugaan Penghapusan Jejak Digital dan Korban LIMS Lintas Sektor
Skandal ini membuncah setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (unauthorized access), serta pembajakan Lawful Interception Management System (LIMS).
Hingga 6 November 2026, jumlah tersangka dilaporkan membengkak menjadi empat orang perwira, yakni berinisial LSP, AS (Ahrie Sonta), EH (Eko Hadi), dan SU (Slamet Uliandi).
Penyidik mengendus bahwa penyadapan ilegal ini telah berlangsung sepanjang rentang tahun 2025–2026 tanpa melalui prosedur verifikasi resmi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Lebih parahnya lagi, pada Oktober 2026 diduga terjadi upaya sistematis penghapusan berkas (wiping) hasil penyadapan dari server LIMS untuk menghilangkan jejak kejahatan.
Laporan lembaga berita Associated Press bahkan mengungkap bahwa korban teror penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya, tetapi juga meretas privasi sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, pimpinan media massa, aktivis HAM, hingga kalangan pengusaha.
DPR Dorong Transparansi Tim khusus dan Percepatan RUU Penyadapan
Menanggapi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang telah membentuk Tim Khusus (Timsus) di bawah pimpinan Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, Komisi III DPR melayangkan apresiasi sekaligus peringatan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut tuntas siapa yang menyuruh dan mendanai aksi haram tersebut.
“Kami minta Timsus mengungkap terang benderang siapa yang menjadi dalang di balik penyadapan ilegal ini tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Sahroni.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa selain mengawal proses pidana di kepolisian, DPR membuka peluang untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Regulasi ini dinilai sangat mendesak demi melindungi hak privasi warga negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” pungkas Habiburokhman.(*)
