BERANDANEWS — Makassar, Pengadilan Negeri (PN) Makassar secara resmi menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin (BB).
Dengan putusan ini, status penetapan tersangka terhadap Bahtiar dalam skandal dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 dinyatakan tetap sah demi hukum.
Amar putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, dalam sidang terbuka untuk umum di Ruang Prof. Oemar Seno Aji, Senin (9/11/2026).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi, membenarkan putusan perkara praperadilan dengan register Nomor: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks tersebut.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” tegas Soetarmi dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Pertimbangan Hakim: Pembuktian Keterlibatan Masuk Pokok Perkara Tipikor
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menegaskan bahwa dalil kubu Bahtiar Baharuddin yang mengklaim kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun terlibat langsung dalam pengadaan teknis bibit nanas tidak dapat dipertimbangkan dalam ranah praperadilan. Hal itu sepenuhnya telah memasuki materi pokok perkara yang wajib dibuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Hakim juga menepis keberatan pemohon mengenai penggunaan alat bukti. Pengadilan menilai pihak Bahtiar tidak mampu menguraikan alat bukti mana yang diambil secara tidak sah.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 serta didukung keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM, hakim berpendapat penilaian keterangan saksi yang diperiksa kembali berpatokan pada substansi temuan baru (substance), bukan pada figur saksinya (person).
Selain itu, keberatan pemohon terkait tidak dicantumkannya rincian hak tersangka secara tertulis dalam Surat Penetapan Tersangka tidak membatalkan keabsahan penyidikan, sebab penyidik terbukti telah menyampaikan hak-hak tersebut secara faktual saat pemeriksaan berlangsung.
Kejati Sulsel Bersiap Pelimpahan Berkas ke Pengadilan Tipikor
Kasi Penkum Kejati Sulsel menyampaikan apresiasi atas ketangguhan Tim Jaksa Kuasa Termohon yang sukses mematahkan seluruh argumentasi hukum pemohon di muka persidangan.
Pasca-kemenangan di tingkat praperadilan ini, Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel akan mempercepat perampungan berkas perkara pokok agar skandal pengadaan bibit nanas ini bisa segera bergulir ke meja hijau.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” pungkas Soetarmi.(*)
