BERANDANEWS – Makassar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar terus mempercepat transformasi birokrasi melalui inovasi bertajuk AKSI ASN (Akselerasi Kompetensi dan Sistem Integrasi ASN). Program ini dirancang untuk membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang lebih modern, adaptif, dan berbasis teknologi.
Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan inovasi tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih profesional.
“AKSI ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang benar-benar mereka butuhkan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” ujar Kamelia Thamrin Tantu yang akrab disapa Memi, Ahad (26/7/2026).
Menurut Memi, AKSI ASN merupakan proyek perubahan yang lahir dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Namun, program tersebut tidak berhenti sebagai tugas akademik, melainkan diimplementasikan sebagai kebijakan nyata di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
“Program ini melalui proses diskusi bersama mentor, pembimbing, hingga penguji. Jadi bukan sekadar konsep di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah,” jelasnya.
Pemetaan Kompetensi Lebih Tepat Sasaran
Melalui AKSI ASN, BKPSDM akan memetakan kompetensi lebih dari 23 ribu ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sistem ini memungkinkan kebutuhan pelatihan disusun berdasarkan kompetensi, jabatan, unit kerja, hingga karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan pendekatan tersebut, pelatihan tidak lagi dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap instansi.
“Dari manajemen talenta kita bisa melihat dinas mana yang membutuhkan penguatan kompetensi manajerial dan dinas mana yang membutuhkan kompetensi teknis. Jadi pelatihannya benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing OPD,” terang Memi.
Andalkan E-Learning agar Lebih Efisien
Sebagai bagian dari inovasi, BKPSDM juga mengembangkan platform pembelajaran berbasis e-learning. Sistem ini memungkinkan ASN mengikuti pelatihan secara fleksibel tanpa harus selalu mengikuti pembelajaran tatap muka.
Menurut Memi, metode tersebut jauh lebih efektif mengingat jumlah ASN Kota Makassar yang sangat besar.
“Melalui e-learning, ASN dapat mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan kompetensinya sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi lebih efisien,” katanya.
Terintegrasi dengan Manajemen Talenta
AKSI ASN juga akan terhubung dengan sistem manajemen talenta yang telah dimiliki Pemerintah Kota Makassar. Integrasi ini memungkinkan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dilakukan secara lebih akurat sehingga anggaran pelatihan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam tahap awal, program akan diuji coba di sejumlah OPD sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
BKPSDM saat ini juga telah mulai memetakan kebutuhan pelatihan di setiap OPD, termasuk kecamatan dan dinas, sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Manfaatkan AI untuk Sosialisasi
Menariknya, BKPSDM turut memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai media promosi dan sosialisasi proyek perubahan. Bersama delapan peserta Pelatihan Kepemimpinan dari Kota Makassar, teknologi AI digunakan untuk menyampaikan gagasan inovasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
“AI kami gunakan agar penyampaian materi proyek perubahan lebih menarik. Ini bagian dari promosi supaya pesan yang ingin kami sampaikan bisa lebih mudah dipahami. Apalagi saat ini digitalisasi sudah menjadi kebutuhan di Pemerintah Kota Makassar,” ujar Memi.
Melalui AKSI ASN, BKPSDM berharap dapat melahirkan sistem pengembangan kompetensi ASN yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.
Program ini juga ditargetkan menjadi model yang dapat diadopsi pemerintah daerah lain dalam membangun aparatur yang profesional, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.(*)
