BERANDANEWS — Jakarta, Isu sensitif mengenai penangkapan dan penahanan sejumlah perwira tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, mendadak merekah di lingkungan Mabes Polri.
Kendati demikian, identitas maupun jajaran jenderal yang dikabarkan diamankan tersebut belum terungkap secara pasti.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar burung yang menyita perhatian publik tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan tanggapan yang terkesan mengambang dan diplomatis.
Dalam sesi tanya jawab bersama insan pers pada Selasa (3/11/2026), Irjen Isir tidak memberikan jawaban eksplisit mengenai isu penahanan jenderal. Ia justru membelokkan penjelasan ke arah penanganan dan evaluasi pengamanan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Enggak (bukan soal petinggi diamankan), saya bahas tadi ini, dalam konteks pengamanan dan pelayanan, setelah pelaksanaan kita selalu lakukan evaluasi, seperti itu,” ujar Irjen Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Para awak media yang tak puas dengan jawaban tersebut kembali mencoba menegaskan kejelasan informasi seputar penahanan perwira tinggi di Depok. Namun, Irjen Isir tetap konsisten mengarahkan pembicaraan pada konteks evaluasi pengamanan unjuk rasa.
“Nanti kami cek proses evaluasinya, ya, seperti itu. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Sudah cukup banyak,” tuturnya menyela pertanyaan awak media.
Imbau Publik Jauhi Disinformasi
Sebelum menyudahi sesi wawancara, Jenderal Bintang Dua tersebut menyampaikan imbauan kepada awak media dan masyarakat luas agar tetap menjaga ruang publik maupun ruang digital dari paparan berita bohong.
“Ayo mari kita tetap sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu mewujudkan Indonesia di ruang publik dan ruang digital dengan informasi yang tepat, terpercaya, serta mencerdaskan bagi masyarakat. No hoax, no disinformasi. Terima kasih,” tutup Isir mengakhiri keterangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Divisi Humas Polri maupun Korps Brimob belum memberikan rincian resmi maupun verifikasi tertulis mengenai kebenaran isu penahanan perwira tinggi tersebut.(*)
