BERANDANEWS – Makassar, Dinamika politik nasional terkait wacana kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai menjadi momentum krusial bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah konsolidasi kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda PERTI Sulawesi Selatan, Basri Gassing, M.M., dalam keterangan tertulisnya menanggapi berkembangnya isu suksesi posisi RI-2.
Menurut Basri Gassing, apabila posisi wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan melalui mekanisme yang sah, publik tentu akan menyoroti sosok yang dipilih Prabowo untuk mendampingi jalannya pemerintahan. Ia menilai, saat ini terdapat dua arus wacana utama yang berkembang, yakni figur dari lingkaran partai politik dan figur nonpartai berlatar belakang profesional.
“Situasi ini bukan sekadar persoalan pergantian figur di kursi RI-2, melainkan menyangkut arah konfigurasi politik pemerintahan ke depan. Dua opsi yang mengemuka memiliki karakteristik dan konsekuensi politik masing-masing,” ujar Dosen Polindo Makassar ini, Jumat (13/11/2026).
Opsi Tokoh Partai untuk Konsolidasi Parlemen
Basri menjelaskan, memilih figur dari partai politik merupakan jalur konvensional untuk menjaga keseimbangan koalisi. Dalam sistem presidensial di Indonesia, dukungan partai politik di parlemen memiliki peran vital bagi kelancaran agenda pemerintahan.
“Figur dari partai berpotensi memperkuat komunikasi antara Istana dan parlemen. Namun, Presiden tentu harus melakukan kalkulasi matang terkait representasi partai serta menjaga harmoni di internal koalisi,” tambahnya.
Peluang Andi Amran Sulaiman dari Poros Nonpartai
Di sisi lain, Basri turut mencermati mencuatnya nama Menteri Pertanian sekaligus pengusaha asal Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman, dalam bursa perbincangan politik.
Tokoh dari Timur sebagai figur yang layak diperhitungkan jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Basri menilai, Amran memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan tokoh partai. Rekam jejak Amran di dunia usaha serta pengalamannya mengelola sektor pangan dan pertanian menjadikannya representasi dari pendekatan teknokratis dan penguatan ekonomi produktif.
“Jika tokoh partai merepresentasikan kekuatan organisasi dan jaringan politik, Andi Amran Sulaiman hadir sebagai representasi tokoh dari timur dan juga kekuatan profesional dan ekonomi. Meski demikian, penerimaan koalisi serta dukungan politik di parlemen tetap menjadi variabel penting yang harus diperhitungkan,” jelas Basri.
Mengedepankan Mekanisme Konstitusi
Terlepas dari perdebatan mengenai figur partai maupun nonpartai, Sekretaris PW Pemuda PERTI Sulsel itu mengingatkan agar seluruh pihak tetap berpijak pada aturan ketatanegaraan. Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
“Artinya, pengisian kursi RI-2 bukanlah penunjukan sepihak semata, melainkan harus melewati prosedur konstitusional di MPR. Saat ini, nama-nama yang beredar masih berada dalam ranah diskursus politik,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Basri menekankan bahwa hal terpenting bagi masyarakat adalah transparansi pertimbangan di balik pemilihan calon, kepatuhan terhadap proses konstitusi, serta kapasitas figur terpilih dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan secara efektif.(*)
