BERANDANEWS — Makassar, Pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2027 mulai menghangat.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel memastikan akan mengkaji secara komprehensif tuntutan elemen serikat buruh yang menyuarakan kenaikan UMP hingga 10 persen.
Kendati demikian, pemerintah daerah menegaskan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, mengungkapkan bahwa seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan se-Indonesia dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
“Alhamdulillah, terkait penetapan UMP kami lagi menunggu juklak dan juknis dari kementerian pusat. Kami sudah dipanggil hari Rabu untuk Rakornis di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri membicarakan hal itu,” ujar Jayadi Nas di Makassar, Senin (9/11/2026).
Rujukan UU Ketenagakerjaan Baru dan Kalkulasi Indikator Ekonomi
Jayadi menjelaskan, Rakornis di Jakarta bakal membedah pelaksanaan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2026 yang menjadi payung hukum baru penetapan UMP 2027.
Formulasi kenaikan UMP nantinya tetap mengacu pada beberapa variabel utama, seperti laju inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi Sulsel, serta survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Data-data yang diberikan pusat nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Dari situ baru kita bisa melihat angka pasti UMP Sulsel untuk tahun 2027,” tuturnya.
Terkait desakan serikat pekerja yang meminta angka kenaikan 10 persen, Jayadi menganggap hal itu sebagai penyampaian aspirasi yang wajar.
Namun, pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya tahan iklim usaha di Sulawesi Selatan.
“Menuntut itu biasa dan akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tetapi tentu kita harus melihat bagaimana kondisi perekonomian daerah. Harapan kita, teman-teman pengusaha dan pekerja bisa mencapai kesepakatan yang saling memahami,” jelas Jayadi.
Proyeksi UMP Sulsel 2027 Bisa Tembus Rp4,3 Juta Per Bulan
Selain isu penetapan UMP, Disnakertrans Sulsel bersama Dewan Pengupahan dan unsur Tripartit tengah memetakan penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) di tiap-tiap perusahaan agar hak buruh dengan masa kerja di atas satu tahun mendapatkan penyesuaian yang proporsional.
Sebelumnya, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menegaskan bahwa elemen buruh bersatu memperjuangkan kenaikan UMP minimal 10 persen serta kenaikan upah sektoral sebesar 2 hingga 5 persen.
Apabila tuntutan kenaikan 10 persen tersebut disetujui, maka UMP Sulsel 2027 diproyeksikan melonjak sebesar Rp392.108, dari UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.921.088 menjadi Rp4.313.197 per bulan.(*)
