BERANDANEWS — Jakarta, Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan mendasar di tubuh Korps Bhayangkara.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotannya adalah perbaikan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem rekrutmen agar terbebas dari praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship.
Hal tersebut disampaikan Komjen Suyudi saat memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Di hadapan para wakil rakyat, Suyudi membeberkan enam program prioritas transformasi Polri yang meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan SDM dan rekrutmen, penguatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
“Meritokrasi dan rekam integritas harus menjadi dasar utama. Seluruh siklus pengelolaan SDM Polri dari rekrutmen hingga purna tugas akan dibenahi. Tidak boleh ada lagi ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Komjen Suyudi.
Ia menambahkan bahwa sistem yang adil akan memberi perlindungan dan kepastian karier bagi anggota yang berprestasi, sementara setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas, konsisten, dan proporsional.
Dari sisi struktur organisasi, Suyudi merencanakan restrukturisasi agar Mabes Polri menjadi institusi yang strategis dan efisien, Polda yang profesional, Polres sebagai satuan operasional yang kuat, serta Polsek sebagai ujung tombak yang tangguh dan dekat dengan warga.
Sektor pelayanan publik juga tak luput dari reformasi. Suyudi mendorong digitalisasi layanan guna menutup celah praktik pungutan liar (pungli) dan mempercepat respons kepada masyarakat.
“Struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat. Pelayanan harus bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menjadi benar-benar memenuhi kebutuhan warga secara cepat, transparan, dan inklusif,” pungkasnya.(*)
