BERANDANEWS – Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mensukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Khusus secara hybrid yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala BGN Sudaryono dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahannya, Mendagri Tito mewanti-wanti seluruh kepala daerah agar menyambut dan mendukung penuh program MBG. Pasalnya, program nasional ini dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan adanya program MBG, tiga indikator utama kinerja kepala daerah penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat terbantu. Ada program makan bergizi gratis tanpa APBD, didukung APBN,” tegas Tito.
Penggerak Ekonomi Daerah dan Stabilisator Inflasi
Selain berdampak langsung pada gizi anak dan ibu hamil, Tito menilai program MBG akan menjadi multiplier effect bagi perekonomian lokal. Program ini diyakini mampu menyerap pasokan pangan lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Rantai pasok MBG akan langsung melibatkan para produsen lokal, mulai dari petani, nelayan, hingga peternak. BGN juga bisa melakukan intervensi pasar untuk menyerap hasil produksi saat harga komoditas turun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.
“Misalnya ketika harga telur turun, Kepala BGN bisa instruksikan untuk borong telur atau ikan dari peternak dan nelayan lokal. Banyak sekali manfaatnya bagi pemda, jadi wajib kita dukung,” lanjut mantan Kapolri tersebut.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah ini juga telah dipayungi hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Perkuat Data Penerima Lewat Dukcapil
Sebagai bentuk komitmen konkrit, Kemendagri dan BGN resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Integrasi data Dukcapil ini memastikan penyaluran program MBG tepat sasaran hingga ke penerima manfaat terkecil (by name, by address).
“Kerja sama Dukcapil ini tidak hanya memberikan kepastian kuantitatif terkait jumlah penerima, tetapi juga kualitatif. Siapa anak atau ibu penerima manfaatnya bisa terverifikasi dengan akurat,” pungkas Tito.
Rakor ini turut dihadiri trio Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus serta jajaran pejabat utama BGN dan seluruh kepala daerah se-Indonesia yang mengikuti secara siber (online).(*)
