BERANDANEWS – Makassar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, membantah keras tuduhan yang menyebut kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal mematikan toko kelontong maupun warung kecil milik warga di tingkat desa.
Yandri menegaskan bahwa narasi yang beredar luas di media sosial terkait rencana penutupan warung warga hingga aturan larangan berdagang dalam radius dua kilometer dari koperasi adalah berita bohong (hoax). Bahkan, konten disinformasi tersebut diketahui dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Kabar bahwa pemerintah akan menutup warung-warung warga di desa itu hoaks. Informasi tersebut dibuat menggunakan AI, dan kami bersama Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) sudah melaporkannya secara resmi ke Mabes Polri,” tegas Yandri saat berbicara dalam Seminar Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8/2026).
Yandri menekankan bahwa kebijakan Menko Pangan maupun Kemendes PDT berfokus pada perlindungan dan penguatan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika pemerintah justru mematikan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.
Guna meluruskan kesalahpahaman publik, seminar tersebut menghadirkan sekitar 10 asosiasi pemerintahan dan masyarakat desa se-Sulawesi Selatan. Beberapa di antaranya meliputi Apdesi Merah Putih, APDESI, PAPDESI, AKSI, Gema Desa Nuswantoro, Kompakdesi, ABPEDNAS, hingga DPN PPDI.
Menurut Yandri, Kemendes PDT memiliki komitmen besar untuk mengawal kesuksesan Kopdes Merah Putih karena sebagian pengembangannya memanfaatkan alokasi Dana Desa.
Ia menilai keberhasilan koperasi desa merupakan kunci dalam merealisasikan agenda Asta Cita Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran serta menekan angka kemiskinan—khususnya di kawasan Sulawesi Selatan.
“Saya meminta kepada seluruh kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa yang hadir maupun yang menyaksikan secara langsung untuk bersama-sama meluruskan isu ini kepada masyarakat. Mari kita jaga iklim usaha di desa agar tidak ada keraguan yang tak berdasar,” pungkasnya.(*)
