BERANDANEWS — Jakarta, Pemerintah bergerak cepat menyiapkan paket stimulus ekonomi guna memitigasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.
Langkah strategis ini dirancang sebagai bantalan sosial sekaligus motor penggerak sektor riil hingga akhir tahun 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran tambahan tengah dihitung secara cermat oleh Kementerian Keuangan.
“Ada tambahan dana untuk El Nino, tapi jumlah pastinya saya lupa detailnya. Yang jelas bukan khusus untuk PHK saja, tapi juga untuk mengatasi dampak El Nino secara keseluruhan,” ujar Purbaya usai Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
Bantalan Sosial Petani Gagal Panen dan Korban PHK
Meskipun besaran pasti anggaran belum dirinci secara menyeluruh, Purbaya menegaskan bahwa wacana serta perhitungan kasar insentif tersebut sudah mengantongi kerangka kerja yang jelas.
Stimulus ini diproyeksikan bakal menjadi penopang utama bagi masyarakat rentan, khususnya para petani yang terancam gagal panen akibat kekeringan ekstrem, serta pekerja yang terdampak gelombang PHK.
Pemberian insentif ini merupakan optimalisasi fungsi APBN sebagai shock absorber demi mempertahankan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 di kisaran 5,6 persen hingga 6,0 persen.
Dorong Sektor Riil: Insentif EV dan Pembiayaan Murah Industri Ekspor
Tak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial, Kemenkeu juga menyiapkan jurus pamungkas untuk menggairahkan industri manufaktur dan ekspor padat karya, seperti tekstil, furnitur, hingga alas kaki.
Pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan fasilitas, mulai dari insentif kendaraan listrik (electric vehicle) hingga pembukaan akses pendanaan murah.
“Kami akan berikan insentif di mobil dan motor listrik. Selain itu, kami perbaiki akses pendanaan bagi perusahaan berorientasi ekspor yang menyerap banyak tenaga kerja,” kata Purbaya.
Guna merealisasikan pendanaan murah tersebut, Menkeu bakal mengoptimalkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai memiliki likuiditas besar namun belum terkonversi secara maksimal.
“Saya akan panggil rapat dalam waktu dekat supaya mereka punya akses pendanaan yang lebih bagus dan murah. Kita bisa masuk lewat LPEI yang ketersediaan dananya cukup besar tapi selama ini belum dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.(*)
