BERANDANEWS – Jakarta, Beredarnya rincian alokasi belanja pengadaan barang untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendadak memicu gelombang kritik pedas di media sosial. Publik menyoroti angka-angka nominal yang dinilai fantastis dan tak masuk akal untuk ukuran barang operasional standar.
Berdasarkan penelusuran dokumen daftar belanja (Spending List) yang merujuk pada laporan Tempo, total anggaran pengadaan barang dan biaya konstruksi untuk 80.000 unit Koperasi Merah Putih tersebut menembus angka Rp212.837.709.760.000 (Rp212,8 Triliun).
Harga Per Unit Dinilai “Di Luar Nalar”
Sejumlah akun media sosial menumpahkan keheranannya saat membedah rincian harga satuan (unit price) dari item-item yang tercantum dalam dokumen tersebut:
Salah satu netizen dengan akun @satriaakbarnugroho mempertanyakan harga AC 2PK yang dipatok seharga Rp19,4 juta per unit, CCTV seharga Rp10,9 juta per unit, hingga display rack (rak pajangan) yang menyentuh angka Rp57,5 juta. “Beli di mana sih ini?” tulisnya. Akun @nhdsidiq turut menimpali, “AC 2PK 19 juta merk apaan jir. Daikin aja ga nyampe 9 juta.”
Warganet lain dengan akun @jh_herry menyoroti pengadaan exhaust fan seharga Rp855 ribu per unit. “Contoh sederhana, exhaust fan Rp300 ribu aja sudah bagus. Ini harganya lebih dari Rp800 ribu. Selisih Rp500 ribu x 80.000 unit. Gila gila gila,” tulisnya.
Netizen lain juga menyindir anggaran tong sampah (cleaning equipment – bins) seharga Rp1,17 juta per unit yang jika dikalikan total unit mencapai hampir Rp80 miliar.
Sementara, Akun @ken.zz.zz mempertanyakan pengadaan Cashier Software seharga Rp2,23 juta yang dialokasikan merata untuk 80.000 unit. “Harus banget beli software kasir 2 juta dikali 80ribu unit? Emang beda aplikasi semuanya?” tanyanya mendasar.
Efek Multiplier Skala Besar dan Desakan Transparansi
Sorotan tajam masyarakat bukan tanpa alasan. Dalam proyek berskala sangat masif—mencapai 80.000 unit—selisih harga keci pada satu barang saja akan berlipat ganda menjadi angka yang sangat fantastis di tingkat kumulatif nasional.
Dengan total pagu anggaran mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dari dana publik/negara, masyarakat menuntut adanya transparansi, pembanding harga pasar (benchmarking) yang terbuka, serta audit independen untuk memastikan tidak adanya indikasi mark-up atau pemborosan anggaran dalam program pengadaan ini.(red)
