BERANDANEWS – Jakarta, Keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI. Namun, di balik capaian tersebut, DPR mengingatkan agar prestasi di tingkat pusat diimbangi dengan pemerataan sarana dan prasarana hingga ke daerah.
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menilai berbagai indikator kinerja yang diraih BPS menunjukkan kualitas tata kelola lembaga yang semakin baik. Selain opini WTP selama satu dekade, BPS juga mencatat Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,31 serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai sangat baik.
“Opini BPK selama 10 tahun berturut-turut ini luar biasa. Ditambah lagi Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 91,31 dan penilaian SAKIP yang baik. Ini menunjukkan keberhasilan BPS dalam membangun tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel,” ujar Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026) kemarin.
Meski memberikan apresiasi tinggi, legislator Fraksi PKB itu menegaskan bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya tercermin di daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke berbagai wilayah, masih ditemukan kantor BPS kabupaten/kota yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur penunjang kerja.
“Kalau melihat laporan yang disampaikan, semuanya terlihat sangat baik di pusat. Tetapi ketika kami turun ke daerah, baik di Sulawesi Selatan maupun Papua, masih ada kantor BPS yang fasilitasnya sangat terbatas,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Andi secara khusus menyoroti kondisi BPS Kabupaten Maros yang masih membutuhkan tambahan perangkat kerja untuk mendukung operasional sehari-hari. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti komputer dan meja kerja pun masih menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian.
“Di Maros misalnya, mereka mengajukan permohonan bantuan 10 unit komputer. Bahkan untuk kebutuhan meja kerja saja masih sangat terbatas. Ini tentu menjadi perhatian serius,” katanya.
Tak hanya di Sulawesi Selatan, Andi juga mengungkapkan bahwa sejumlah kantor BPS di Papua masih menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yakni belum memiliki gedung kantor yang representatif. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas pelayanan statistik serta efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan BPS tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga dirasakan secara merata hingga ke seluruh daerah.
“Jangan sampai di pusat semuanya sudah sangat baik, tetapi di daerah masih ada kantor BPS yang belum memiliki fasilitas memadai. Keberhasilan itu harus dirasakan secara serentak, baik di pusat maupun di daerah,” tegasnya.
Andi menilai pemerataan infrastruktur, sarana kerja, dan dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data statistik nasional. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, BPS di daerah akan lebih optimal dalam menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Andi Muawiyah Ramly menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI terkait LKPP APBN Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, ia berharap berbagai catatan mengenai penguatan kelembagaan dan peningkatan infrastruktur BPS di daerah dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja dan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, keberhasilan BPS sebagai lembaga statistik nasional akan semakin lengkap apabila kualitas layanan dan fasilitas kerja dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.(*)
