KOLOM – Mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan bukanlah peristiwa biasa. Fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergantian jabatan atau persoalan administratif semata. Ketika pengunduran diri terjadi dalam jumlah yang begitu besar dan dalam waktu yang hampir bersamaan, publik tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di baliknya.
Dana BOS merupakan program yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Para kepala sekolah bukan baru sekali mengelola anggaran tersebut. Setiap tahun mereka bekerja berdasarkan petunjuk teknis, mekanisme pelaporan, serta aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, muncul pertanyaan yang wajar: mengapa persoalan ini baru mencuat sekarang?
Sulit membayangkan bahwa ratusan kepala sekolah yang selama ini menjalankan fungsi pengelolaan anggaran tiba-tiba tidak memahami aturan yang menjadi pedoman kerja mereka. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun apabila pengunduran diri massal ini dipicu oleh rasa tertekan atau ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas, maka pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Di sinilah pentingnya menghadirkan ruang dialog yang adil. Sangat disayangkan apabila hingga hari ini suara para kepala sekolah yang mengundurkan diri belum didengar secara terbuka dalam forum yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dari kedua belah pihak. DPRD Sulawesi Selatan seharusnya mengambil peran lebih aktif dengan memanggil dan mendengarkan langsung keterangan para kepala sekolah. Sebab prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan informasi, bukan hanya mendengar satu sisi cerita.
Publik perlu mengetahui apakah persoalan yang terjadi merupakan kesalahan individu, kelemahan sistem pengawasan, perbedaan penafsiran terhadap aturan, atau bahkan adanya faktor lain yang belum terungkap. Tanpa penjelasan yang utuh, ruang publik akan terus dipenuhi spekulasi yang justru merugikan dunia pendidikan itu sendiri.
Yang tidak kalah penting, polemik ini terjadi di tengah agenda pendidikan yang tetap harus berjalan. Sekolah sedang menghadapi berbagai tahapan evaluasi dan ujian. Jangan sampai siswa menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian yang terjadi pada level kepemimpinan sekolah. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan lainnya.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan penegakan aturan, tetapi juga kejelasan dan keterbukaan. Sebab ketika ratusan kepala sekolah memilih mundur secara bersamaan, peristiwa tersebut sulit dipisahkan dari munculnya pertanyaan tentang tingkat kepercayaan mereka terhadap kebijakan dan situasi yang sedang berlangsung. Jika pemerintah meyakini bahwa seluruh proses telah berjalan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk menutup ruang dialog dan penjelasan kepada publik.
Karena itu, pertanyaan yang sesungguhnya bukan sekadar mengapa ratusan kepala sekolah mundur. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang membuat mereka memilih mundur daripada bertahan dan menjelaskan? Dari sanalah publik dapat menilai apakah peristiwa ini sekadar persoalan administrasi, atau telah berkembang menjadi sebuah mosi tidak percaya terhadap tata kelola pendidikan di Sulawesi Selatan.
Penulis
Nurcholis Syam
Pengurus PW Pemuda Perti Sulsel
