BERANDANEWS – Makassar, Pengurus Wilayah Pemuda Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terkait adanya potensi ribuan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027 ini.
Pengurus Pemuda Perti Sulsel, Nurkhalis Syam menilai persoalan kekurangan daya tampung sekolah negeri bukanlah masalah baru, melainkan persoalan yang terus berulang setiap tahun tanpa adanya langkah antisipatif yang memadai dari Disdik Makassar.
“Ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendidikan di Kota Makassar. Setiap tahun persoalan yang sama muncul, tetapi sampai hari ini belum ada solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah. Disdik seharusnya sudah mampu memetakan jumlah lulusan SD dan kebutuhan daya tampung SMP jauh sebelum proses penerimaan siswa dimulai,” tegas Nurkhalis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (09/6/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak orang tua berharap anaknya dapat mengakses pendidikan negeri yang lebih terjangkau, namun harus berhadapan dengan keterbatasan kuota akibat minimnya kapasitas sekolah yang tersedia.
Pemuda Perti Sulsel menilai langkah Disdik yang mengarahkan siswa ke sekolah swasta gratis belum bisa dianggap sebagai solusi ideal. Kebijakan tersebut dinilai hanya menjadi jalan keluar sementara yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar terkait ketimpangan daya tampung sekolah negeri.
“Jangan sampai setiap tahun pemerintah hanya menawarkan solusi darurat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, mulai dari penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, hingga pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Makassar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurkhalis mempertanyakan sejauh mana evaluasi yang dilakukan Disdik Makassar terhadap kebijakan penerimaan siswa selama ini. Jika setiap tahun jumlah lulusan SD terus meningkat sementara daya tampung SMP negeri stagnan, maka hal tersebut mencerminkan adanya kegagalan dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan.
“Kami melihat ada ketidaksiapan yang berulang. Disdik tidak boleh hanya menjadi penonton ketika ribuan siswa berpotensi kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa sekolah swasta siap menampung,” katanya.
Untuk itu, Pemuda Perti Sulsel mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan, termasuk menyusun peta kebutuhan pendidikan jangka panjang yang berbasis data kependudukan dan pertumbuhan jumlah peserta didik.
Menurutnya, akses pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, persoalan ribuan siswa yang terancam tidak tertampung di SMP negeri harus menjadi alarm serius bagi Pemkot Makassar untuk membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh.
“Jangan sampai kegagalan perencanaan pendidikan dibebankan kepada siswa dan orang tua. Pemerintah Kota Makassar harus bertanggung jawab dan segera menghadirkan solusi konkret agar tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak,” terangnya.
Selain mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pemuda Perti Sulsel juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Makassar, perwakilan sekolah negeri maupun swasta, serta unsur masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Menurut Nurkhalis, RDP tersebut penting dilakukan untuk membuka secara transparan data kebutuhan daya tampung SMP negeri, jumlah lulusan SD tahun ajaran 2026-2027, serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Kami meminta DPRD Kota Makassar menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan persoalan ini tidak berulang setiap tahun. RDP perlu segera dilaksanakan agar publik mendapatkan penjelasan yang utuh sekaligus mendorong lahirnya solusi yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemuda Perti Sulsel menilai DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan daerah, termasuk memastikan alokasi anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk menambah kapasitas sekolah negeri, pembangunan unit sekolah baru, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.
“Kami berharap DPRD tidak tinggal diam. Persoalan ini menyangkut masa depan ribuan anak-anak Makassar. Karena itu, perlu ada forum resmi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar ditemukan solusi yang komprehensif dan tidak sekadar bersifat jangka pendek,” tegasnya.
Pemuda Perti Sulsel juga menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam RDP tersebut guna menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat terkait persoalan daya tampung sekolah negeri yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Makassar.(*)
